Wakapolda Sumut Perintahkan Kapolres Turun Tangan Bila Bencana Alam

Dalam keterangannya, Mardiaz Kusin menyambut baik keinginan Edy Rahmayadi tersebut.

Wakapolda Sumut Perintahkan Kapolres Turun Tangan Bila Bencana Alam
Youtube
Ilustrasi: Bencana Alam Longsor 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN-Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi Sumatera Utara Mardiaz Kusin, turut hadir dalam rapat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dalam rangka membahas permasalahan bencana alam, di lantai 10, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (18/10/2018).

Dalam keterangannya, Mardiaz Kusin menyambut baik keinginan Edy Rahmayadi tersebut.

Pihaknya siap untuk membantu pembuatan SOP Sispam Kota. Namun, untuk mewujudkan hal itu membutuhkan pembahasan yang relatif panjang dan memakan waktu.

“Selama ini yang ada baru sistem pengamanan objek vital, sedangkan untuk Sispam Kota memang belum ada. Sudah pernah ada rencana membuat Sispam Kota, tetapi membutuhkan pembahasan yang panjang dan lama. Karena harus menghitung jumlah orang, pergerakannya, juga luas wilayah,” ujarnya.

Dirinya yang tampak mengenakan pakaian dinas dengan pangkat bintang dua, duduk tepat di sebelah gubernur.

Pantauan Tribun Medan, Edy Rahmayadi mengenakan jaket barbahan dasar catton dengan warna dominan hitam berpadu putih.

Lanjut mantan Kapolrestabes ini, untuk penanganan bencana, seluruh Kapolres dan para perwira di daerah sudah memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana.

“Seluruh kapolres sudah pernah dilatih tentang disaster management (penanggulangan bencana), karena itu yang perlu dilakukan sebenarnya hanya tinggal koordinasi saja,” ujarnya.

Setelah itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut tampak menyetujui peran Polri/TNI ikut serta dalam upaya meningkatkan keselamatan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan, hingga saat ini memang belum ada SOP tentang penanganan bencana. Namun, di setiap OPD sudah dibentuk tim reaksi cepat, yang siap turun begitu ada bencana.

Disampaikan juga, bahwa BPBD Sumut hingga saat ini belum memiliki dana siap pakai (on call) untuk tanggap darurat, yang siap digunakan seketika ada bencana. 

“Untuk dana on call, BPBD Sumut belum punya, yang ada di BNPB, tapi itu pun butuh waktu paling cepat 3-4 hari, karena harus ada surat menyurat dan proses administrasi. Karena itu, melalui pimpinan DPRD Sumut, kami mohon ke depan dapat dianggarkan,” ujarnya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved