Banding Terdakwa Meiliana Kandas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menguatkan Putusan PN Medan

Tinggi menetapkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Banding Terdakwa Meiliana Kandas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menguatkan Putusan PN Medan
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Meiliana saat menjalani sidang penistaan agama di Pengadilan Negeri Medan, beberapa waktu lalu. 

Praktik Amicus Curiae sebenarnya lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum common law, bukan civil law sebagaimana yang dianut oleh Indonesia.

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan akan dilakukan untuk Meiliana, terpidana penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Manambus Pasaribu mengatakan belasan lembaga atau organisasi masyarakat sipil yang mengajukan Amicus Curae menilai Meiliana hanya mengeluhkan suara azan.

"Meiliana tidak pernah menyatakan bahwa azan dihapus atau ditiadakan, mengingat yang bersangkutan sudah bertahun-tahun tinggal dan bergaul bersama penduduk di sana," kata Manambus di Kantor Bakumsu di Jalan Setiabudi Pasar II Medan, Rabu (26/9/2018).

Ia menambahkan, akan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding agar mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sudut pandang toleransi, hak asasi manusia (HAM), proses fair trial dan semangat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Tadi kami koalisi masyarakat sipil sudah mengajukan Amicus Curiae kepada Pengadilan Tinggi Medan. Dari Amicus yang kami sampaikan," katanya.

Koalisi Masyarakat dan LSM Ajukan Amicus Curiae pada Kasus Meiliana.
Koalisi Masyarakat dan LSM Ajukan Amicus Curiae pada Kasus Meiliana. (TRIBUN MEDAN/HO)

"Ada beberapa yang menjadi catatan dari koalisi masyarakat sipil. Pertama, seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, dari sudut toleransi melihat kasus ini. Dan itu seharusnya didasarkan pada hak seseorang sebagai manusia dalam konteks HAM untuk memutus suatu perkara," terangnya.

Manambus menjelaskan, bahwa perbuatan yang dilakukan Meiliana adalah bagian dari pelaksanaan hak menyampaikan pendapat dan berekspresi, terkait dengan volume pengeras suara azan yang lebih keras dibandingkan sebelumnya.

"Kriminalisasi terhadap Meiliana menjadi preseden buruk bagi negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan berpendapat yang dilindungi kontitusi bangsa Indonesia," jelasnya.

Lanjut, Manambus berharap Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan berbagai pertimbangan. Yang didasarkan pada prinsi-prinsip HAM terutama atas hak kebebasan berpendapat dan melihat kasus ini secara objektif.

Halaman
1234
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved