Edy Rahmayadi Minta Kenaikan Upah Minimum Provinsi Sumut Tidak Buat Perusahaan Kolaps

Kebijakan menteri itu bagaimana? Gak bisa disamakan, inikan Sumatera Utara, harus dilihat berapa penghasilannya dan berapa kesusahannya

Tribun Medan/Satia
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan, belum menerima usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumut. Padahal sebelumnya, Dewan Pengupahan sudah menyepakati UMP Sumut 2019 sebesar RpRp2.303.403, usai melaksanakan rapat bersama antara unsur pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.

"Belum, belum sampai sama saya (usulan UMP, Red)," katanya kepada wartawan di kantor Gubernur Diponegoro Medan, Jumat (26/10/2018)

Pada kemarin penetapan UMP sudag dijadwalkan, yaitu1 November mendatang, sambung Edy mesti ada keseimbangan antara kemampuan keuangan perusahaan dengan regulasi yang ada. "Jangan pula gara-gara itu (UMP naik signifikan, Red), perusahaan jadi kolaps (tutup), kan repot semua" ungkapnya.

Edy tidak mengungkap lebih rinci kesimbangan seperti apa yang dimaksud. "Kalian sudah tahulah itu (keseimbangan apa yang dimaksud), kalian lebih jagolah itu (memaknainya)," sambung Edy.

Edy mengatakan, kondisi ditiap-tiap provinsi itu tentu berbeda. "Kebijakan menteri itu bagaimana? Gak bisa disamakan, inikan Sumatera Utara, harus dilihat berapa jumlah PMA (Penanaman Modal Asing), berapa jumlah perusahaan dalam negeri, berapa penghasilannya dan berapa kesusahannya," katanya.

Selama indikator-indikator tersebut bisa memenuhi, imbuh Edy lagi, tidak ada masalah bila keinginan elemen buruh diakomodir pemerintah.

"Tapi jika tak kuat, bisa tutup mereka (perusahaan) nanti," pungkasnya.

VIDEO Viral Hari Ini - Bripka Hasugian Vs Pengemudi Mobil, Pengemudi Tahan HT Sang Polantas

Viral, Perempuan Berseragam PNS Makan di Tepi Jalan, Netizen Bereaksi Pro dan Kontra

Jadwal Ujian CPNS 2018 - Tes SKD 26 hingga 27 Oktober 2018, Cek Daftar Nama Link Jadwal & Lokasi

Heboh Pengumuman STNK Hangus/Dihapus Bila tak Bayar Pajak 2 Tahun, Ini Penjelasan Samsat

Kadisnaker Sumut Harianto Butarbutar sebelumnya mengakui bahwa usulan UMP sudah pihaknya sampaikan kepada gubernur. Sesuai jadwal dan waktunya, tentu akan diumumkan pada 1 November mendatang. "Pokoknya sesuai dengan ketentuan sampai 1 November (UMP) baru akan diumumkan, dan berkas sudah kami naikan kepada gubernur," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (24/10) malam.

Selama penetapan UMP ini, dirinya menyampaikan tidak pernah terjadi permasalahan karena tidak ada pengaruhnya bagi upah buruh, termasuk mendapat keluhan dari elemen buruh yang berada di Dewan Pengupahan. "Kenaikan UMP sudah langsung perintah dari pusat dan tidak bisa diutak-atik lagi," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Satia
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved