Setelah Marahi Menkes dan Direksi BPJS, Jokowi Ditantang Ketua IDI, Ini Solusi Defisit BPJS
"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya di sini."
TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo sempat memarahi jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan akibat defisit yang dialami badan ini.
Kekesalan ini dilontarkan Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).
"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.
Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidaklah mudah.
Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya, Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.
Baca: Ngaku Polisi dan Rampok Supir Taksi Online, Kedua Kaki Budi Ditembus Timah Panas
Baca: Sule Berangkatkan Keluarga Mantan Istri Umroh, Ini Satu Sosok yang Menolak Ikut
Baca: Temuan Polisi di Balik Tewasnya Satu Keluarga di Rumah, Frans Siapkan secara Matang
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.
Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.
Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi.
Baca: Bantu Bocah yang Jadi Tulang Punggung Keluarga, Anak Hotman Paris Sisihkan Uang Jajan
Baca: Pria Tua Pukuli Menantu di Tempat Umum, Murka Putrinya Diperlakukan Semena-mena
Baca: Dewi Perssik Gandeng Hotman Paris Somasi Keponakan Sendiri, Dituding Punya Dada dan Bokong KW
Nah dalam Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kamis (25/10/2018), giliran Jokowi yang ditodong Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesian ( IDI) Ilham Oetama Marsis untuk memaparkan solusi menghadapi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
Tantangan itu disampaikan Ilham saat Presiden Jokowi menghadiri Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kamis (25/10/2018).
Ilham mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara yang fasilitas jaminan kesehatannya mengalami defisit seperti Ghana dan Inggris.
Ia pun mengaku ingin mendengar solusi dari Jokowi.
"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya di sini," kata Ilham yang disambut tepuk tangan dari peserta IDI.
Baca: Terungkap Penampakan Kamp Penahanan Jutaan Muslim Uighur yang Disembunyikan China!
Baca: Nikita Mirzani Pingsan Tiba-tiba - Kronologi dan Kabar Terkini, Diduga Nikita Hamil Anak Dipo Latief
Jokowi yang menyampaikan sambutan setelahnya pun langsung memberikan jawaban terkait solusi defisit BPJS Kesehatan.
Ia mengklaim sudah memahami persoalan yang menyebabkan BPJS Kesehatan defisit.
"Saya sudah tahu semuanya. Nanti saya akan ajak bicara. Ini Masalah manajemen, masalah sistem. Tahu semuanya saya. Kuncinya ada di mana tahu?" kata Jokowi.
Jokowi mengaku memahami persis masalah BPJS Kesehatan karena pada saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menerapkan program jaminan kesehatan serupa.
Di Solo dan Jakarta, menurut Jokowi, program jaminan kesehatan yang dulu ia terapkan juga sempat bermasalah.
Bahkan, polemik yang muncul itu terus berlangsung hingga hampir satu tahun.
"BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun. Tapi enggak apa-apa, nanti saya diskusi dengan Pak Fahmi (Dirut BPJS) dan Pak Ilham," kata Jokowi.
Baca: PERISTIWA Pembunuhan Sekeluarga di Samosir dan Palembang, Ahli Ungkap Hal Mengejutkan Ini
Baca: OTT KPK Hari Ini, 14 Orang, Termasuk Anggota DPRD Kalteng, Respons Wakil Ketua DPRD Kalteng
Jokowi pun mengaku enggan memaparkan solusi defisit BPJS di atas panggung terbuka.
Ia khawatir solusi yang ia paparkan justru menimbulkan polemik. "Jadi enggak usah saya jawab di sini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya ke mana-mana," kata dia.
Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.
"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai Rp 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.
Terpisah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum tahu soal rencana subsidi dari pemerintah.
Pimpinan BPJS Kesehatan belum pernah diajak rapat untuk membahas masalah subsidi ini.
Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberi subsidi kepada BPJS Kesehatan.
"Belum. Mungkin dalam waktu dekat ini," kata Iqbal kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).
Kendati demikian, Iqbal menyambut baik jika memang pemerintah akan mengucurkan anggaran negara untuk mensubsidi BPJS Kesehatan.
Ia meyakini, subsidi yang diberikan pemerintah, seberapa pun besarannya, bisa membantu BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit.
"Karena sesuai PP 87 Thn 2013 bahwa salah satu opsi ketika dana jaminan sosial negatif adalah dengan memberikan suntikan dana," kata Iqbal.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi"
Penulis : Ihsanuddin
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/muktamar-idi_20181026_153612.jpg)