Kejari akan Usut Sumbangan untuk Korban KM Sinar Bangun yang Diterima Pemkab Simalungun

"Kepala BPBD akan kita panggil minggu depan. Itu pemanggilan kedua," ungkapanya.

Kejari akan Usut Sumbangan untuk Korban KM Sinar Bangun yang Diterima Pemkab Simalungun
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Massa menuntut Kejari usut aliran dana evakuasi KM Sinar Bangun di Kejari Simalungun, Selasa (30/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kejaksaan Negeri Simalungun akan melakukan penyelidikan terhadap aliran dana bantuan yang diberikan pihak gereja, masjid, dan yayasan peduli ke Pemkab Simalungun untuk korban KM Sinar Bangun.

Kejari akan mencari tahu apakah dana tersebut sampai ke keluarga korban atau tidak.

Kepala seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Simalungun Rendra Yoki Pardede mengaku baru mengetahui tentang informasi adanya bantuan dari gereja, mesjid, dan yayasan peduli yang dikirimkan ke Pemkab Simalungun. Informasi itu diterima saat menerima pendemo dari Lumbung Informasi Rakyat (Lira) di Kejari Simalungun.

"Itulah kita baru tahu. Tadi kan kita dengar sama-sama,"katanya, Selasa (30/10/2018).

Rendra menjelaskan akan kembali memanggil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun Mudahalam Purba selaku penanggung jawab dana evakuasi KM Sinar Bangun senali Rp 5 miliar.

"Kepala BPBD akan kita panggil minggu depan. Itu pemanggilan kedua," ungkapanya.

Rendra memastikan, pihaknya akan terus menelusuri indikasi-indikasi aliran dana penanganan KM Sinar Bangun senilai Rp 5 miliar tersebut.

Sementara itu, dalam unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, Hotman Simbolon selaku Bupati LIRA Kabupaten Simalungun mendesak agar kejaksaan segera menuntaskan persoalan itu.

Hotman menduga, penggunaan dana tersebut terindikasi fiktif.

Selain itu, banyak dana bantuan yang diberikan oleh para dermawan tidak mengalir ke keluarga korban. Ia yang datang bersama keluarga korban Marasi Sidabutar mengatakan keluarga korban hanya menerima Rp 2 juta untuk ongkos pulang.

"Yang diberikan dari Pemkab Simalungun hanya Rp 2 juta dan itu hanya sebagai ongkos. Kami minta Kejari segera menindaklanjuti dengan serius,"ujarnya.

Tidak hanya kejaksaan, Hotman juga meminta DPRD Simalungun untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas penggunaan dana tersebut.

Menjawab tuntutan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun Robinson Sihombing menjelaskan, proses penyelidikan penggunaan anggaran tersebut masih terus berlanjut.

"Kami juga minta kepada LIRA, apabila menemukan bukti, serahkan kepada kami. Prosesnya masih berlanjut,"tegasnya.

Sekadar diketahui, Kejaksaan Negeri Simalungun sudah memeriksa tujuh kepala OPD di Simalungun terkait anggaran penanganan tenggelamnya KM Sinar Bangun. Pemeriksaan sudah berlangsung 1 kali.

Ketujuh kepala OPD yang diperiksa tersebut yakni Kepala Dinas kesehatan Jan Maurisdo Purba, Kepala Dinas Sosial Frans Togatorop, mantan Kepala RSUD Tuan Rondahaim dr Lidya Saragih, Kepala Dinas Kominfo Akmal Siregar, Bendahara BPBD Juliater Damanik, Kepala BPBD Mudahalam Purba, Camat Dolok Pardamean Rediana Naibaho, dan Kepala Dinas Perhubungan Ramadani Purba.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved