Prof Ramlan Surbakti: Sebagian Besar Pemerintahan Daerah di Indonesia Tidak Efektif

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -

Berdasarkan hasil pengamatan selama ini, sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia tidak efektif walaupun total alokasi anggaran ke semua daerah Otonom sudah mencapai 701 Triliun, dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Hal ini diungkapkan oleh Prof. Ramlan Surbakti dari Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI)  pada acara Seminar Nasional bertema "Pemilu dan Efektivitas Pemerintah Daerah' bertempat di Ruang Senat Akademik Lantai 3 Gedung  Biro Rektor USU, Selasa (30/10/2018).

Terkait dengan masalah tersebut, Prof Ramlan Surbakti yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) priode 2004-2007 tersebut mengatakan setidaknya ada enam rekomendasi yang diusulkan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif.

Pertama, kata Prof Ramlan, partai politik peserta pemilu wajib meningkatkan pelaksanaan dua fungsi utama yakni menyiapkan calon pemimpin dan menyusun rencana kebijakan publik.

"partai politik peserta pemilu harus berorientasi pada kebijakan publik," imbuhnya.

Kedua, kata Ramlan Sistem pemilu anggota DPRD perlu dibenahi setidak-tidaknya mengurangi jumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD menjadi sekitar 5 sampai 6.

Ketiga, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pencalonan Pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

"Harus terbuka, kompetitif dan keterlibatan anggota Partai dalam menentukan pasangan calon (Memilih dari para calon yang disiapkan dan ditawarkan oleh partai)," ungkapnya.