Edisi Cetak Tribun Medan

Medan Terancam Green Lock, Pemko Minta Pemerintah Pusat Biayai Proyek LRT

Pemko Medan segera membuka lelang proyek transportasi modern Mass Rapid Transit, terdiri dari Bus Rapid Transit dan Light Rail Transit.

Medan Terancam Green Lock, Pemko Minta Pemerintah Pusat Biayai Proyek LRT
IST
Ilustrasi Light Rail Transit (LRT) 

MEDAN, TRIBUN-Pemerintah Kota Medan menjadwalkan segera membuka lelang proyek transportasi modern dengan sistem Mass Rapid Transit (MRT), terdiri dari Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Rencananya, PQ atau pre-qualification akan dilakukan pada Oktober atau November 2018. Namun saat ini hal tersebut belum dilaksanakan.

"Belum masuk. Kita sih mendesak, cuma sekarang kita lagi struktur pembiayaan di pusat. Kalau struktur pembiayaannya sudah clear, maka baru boleh masuk ke masa transaksi PQ," ujar Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman, Jumat (26/10).

Ia mengatakan, Pemko Medan menargetkan Oktober, namun hal tersebut tergantung di pusat. Pemko Medan meminta agar rolling stock dibiayai oleh pusat.

"Kami minta supaya rolling stock pun biaya pusat. Kalau enggak, enggak mampu kita. Rp 2,5 triliun untuk rolling stock. Bukan murah," ujarnya.

Dengan demikian, jika Pemko Medan membiayai sendiri, hal tersebut akan memberatkan. Biaya tersebut menjadi cakupan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Bayangkan itu menjadi bagian KPBU, kan kita harus cicil. Wah, enggak mampu APBD kita. Nah, itu yang kita sampaikan ke pemerintah pusat. Tolong, kalau enggak, semua daerah enggak akan mampu. Hanya DKI yang mampu," jelas Wiriya.

Berdasarkan hasil studi yang ada, kata Wiriya, jika pada tahun 2024 tidak ditangani apa pun, maka Kota Medan akan green lock. Artinya, jalur lalu lintas akan berhenti, tidak ada yang bisa jalan. Sebab, jumlah luas jalan sama dengan luas kendaraan.

Jika hal itu terjadi, alternatif lain bisa saja dengan penambahan jalan layang. Namun, tentu saja hal tersebut juga terkendala di dana.

"Penambahan jalan layang memungkinkan, tapi kan dari mana uangnya. Dari pemerintah pusat, ada regulasi yang mereka tidak bisa menyediakan rolling stock. Kan kita bilang janjinya waktu itu regulasi bisa diubah. Disesuaikan. Karena kapasitas fiskal kita kan terbatas. Enggak mampu," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved