Ini Penjelasan RSUP Adam Malik Soal Bayi yang Jenazahnya Tidak Bisa Dibawa Pulang

Nah ibu ini hanya memiliki KIS untuk dirinya sendiri dan tidak ada masalah biaya perobatan gratis.Permasalahannya si anak ternyata sakit

Ini Penjelasan RSUP Adam Malik Soal Bayi yang Jenazahnya Tidak Bisa Dibawa Pulang
Tribunnews
Ilustrasi bayi. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Beredar info seorang bayi prematur meninggal dunia dini hari Jumat (2/11/2018) di RSUP Haji Adam Malik Medan. Menurut informasi, bayi tersebut telah meninggal. Infonya ada dugaan karena kekurangan biaya. Sementara BPJS yang diurus orangtuanya tidak berlaku.

Menanggapi kasus ini, Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik Medan, Rosario Dorothy, S.Sos, M.IKom mengatakan bahwa bayi itu sudah dirawat satu bulan penuh sejak (1/10/2018) dan tidak benar ada penelantaran pasien.

"Jadi setelah dilahirkan bayi itu langsung dirawat di ruangan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) merupakan ruang perawatan khusus untuk bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) yang sedang memerlukan ruang perawatan intensif. Karena berat badan lahirnya rendah dan ada gangguan pernapasan," kata Rosa, Jumat (2/11/2018).

NICU adalah ruang perawatan intensif bayi dilengkapi dengan peralatan mutakhir. Bayi harus dirawat di NICU apabila, bayi lahir premature, berat badan lahir rendah (<1800 gram), timbul kelainan setelah beberapa saat dilahirkan.

Terkait beredarnya info kartu BPJS yang digunakan bayi tidak berlaku, Rosa tidak membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa KIS yang diajukan milik ibunya RD (31) dan si anak juga harus memiliki jaminan kesehatan juga seandainya bermasalah.

Makanya pemerintah saat ini gencar-gencarnya mengimbau kepada ibu hamil untuk mengurus BPJS terhadap calon anak, saat usia kandungan sudah masuk bulan tua 7 atau 8 bulan. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga agar apabila si anak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, si anak telah memiliki BPJS.

Viral Penumpang Tampar Driver Ojek Online Karena Minta Dibuatin Kopi

Hotman Paris Ajak Fans Berjumpa di Ucok Durian Siang Ini, Netizen Fokus Sikap Asisten Pribadinya

"Nah ibu ini hanya memiliki KIS untuk dirinya sendiri dan tidak ada masalah biaya perobatan gratis. Permasalahannya si anak ternyata sakit, jadi harus dirawat di NICU. Kita sudah kasih tahu keluarganya bahwa BPJS anaknya harus diurus dalam 3 x 24 jam. Nah peraturan itu dari BPJS, ternyata mereka benar mengurus dan sudah lewat waktu. Kan BPJS tidak mau mengeluarkan jaminannya," ucap Rosa.

"Waktu itu langsung kita pertemukan keluarganya dengan BPJS. Dijelaskan bahwa sudah lewat waktu. Setelah diedukasi keluarga waktu itu paham dengan kondisinya. Bahkan mereka berencana mau bayar panjar sekitar Rp 5 juta rupiah. Tapi tidak jadi nggak tahu kenapa. Makanya sampai bayi meninggal kemarin statusnya umum," sambungnya.

Ingin Anak Laki-Laki, Seorang Ayah Bawa Kabur Bayi Perempuannya dari RS dan Membuangnya di Tebing

 Anak Pangonal Harahap Ungkap Uang Suap Mengalir ke Timses Cagub Sumut dan Bangun Kantor Partai

Lanjut, Rosa menerangkan bahwa pasien yang tidak mempunyai BPJS pasti akan diberikan imbauan untuk mengurus BPJS. Saat itu telah disetujui oleh kakak ibunya, karena ibu bayi masih dalam kondisi lemah pasca melahirkan dan telah ditandatangani oleh kakaknya bernama Imelda (38) dan bersedia untuk bayar umum. Keluarga memang sudah membawa BPJS dan waktunya sudah lewat. Pihak keluarga sedikit komplain, namun dijelaskan lagi itu merupakan peraturan BPJS.

"Waktu itu nggak ada masalah dan pihak keluarga sudah menerima," sebutnya.

"Jadi itu kondisinya gini, ibunya itu beberapa hari setelah melahirkan dibawa pulang ke Sidamanik. Bapaknya tidak ada kelihatan sama sekali sejak hari pertama melahirkan. Yang jaga disini kakak di ibu, yang datangnya juga sekali-kali. Masalahnya bayi seperti ini yang dijaga sekali-kali, membuat pihak rumah sakit sulit. Karena dia di rawat intensif, sementara untuk meminta persetujuan tindakan harus teken keluarga. Kadang kita telepon masih di luar dan baru datang beberapa hari kemudian, itu menghambat tindakan," urai Rosa.

Guru Agama Sepuh Diamankan Polisi karena Diduga Cabuli Empat Muridnya

Pria Ini Pernah Bawa Manchester United Raih Treble Winner, Kini jadi Tukang Pizza

Lebih lanjut, Rosa kecewa dengan info yang berkembang bahwa pasiennya pakai KIS tapi ditolak rumah sakit. Karena kondisinya sebenarnya tidak begitu. Makanya kadang-kadang heran melihat saat terjadi hal demikian, selalu rumah sakit yang disalahkan.

Lebih lanjut, Rosa menuturkan bahwa pasca bayi berjenis kelamin perempuan dilahirkan si ibu dibawa pulang ke Sidamanik dan yang menjaga si bayi adalah kakaknya. Teranyar setelah bayi diberitahukan meninggal dunia, pihak keluarga telah datang dan namun bukan ibunya melainkan keluarga yang lain, seperti Kakeknya.

"Jadi pihak rumah sakit karena masuk dari jalur umum, wajar kita menginformasikan ada tagihan. Tapi semua ada solusi, kalau tidak ada biaya bisa nyicil. Kan ada peraturan yang harus kita jalankan. Kalau memang tidak ada biaya, kan tagihannya hampir Rp 40 juta. Karena ruang rawat intensif bayi dan satu bulan penuh. Jadi kalau memang tidak ada uang cash bisa dicicil dan jangka waktu bisa ditentukan dan di musyawarahkan. Kita minta jaminan KTP atau Kartu Keluarga, tapi keluarga tidak bersedia memberikan, jadi kita serba salah," terangnya.

Wanita yang Videonya Viral karena Mengaku Kehilangan Anak Minta Maaf Sudah Buat Gaduh

GenPI Sumut Suguhkan Tarian dan Musik Tradisional Batak di Parapat Night Market

"Saat ini bayi masih di RS dan keluarga masih berembuk dan menunggu keputusan mereka. Tapi kita minta tinggalkan KTP tidak ada yang mau. Karena sebenarnya semua bisa dimusyawarahkan tergantung kemampuan keluarga. Karena selalu ada solusi yang kita tawarkan, bukan tidak ada jalan keluar," tukas Rosa.

Terpisah, kakak dari si ibu bayi berinisial M membenarkan bahwa bayi perempuan yang merupakan keponakannya telah meninggal dunia. Dalam pengambilan jenazah bayi terbentur biaya.

"Kita punya BPJS, cuma BPJS nya terlambat dua hari memberikan ke RS dan mereka sudah menolak. Kita dapat informasi hari kedua setelah anak lahir. Mereka meminta BPJS anak dan saya katakan belum ada. Waktu pengurusan tiga hari dan saya katakan tidak bisa karena sudah masuk hari kedua dan minta waktu tenggat beberapa hari. Kemudian hari kelima saya berikan BPJS si anak dan ditolak karena tidak bisa lagi," kata M.

Hasil Laga Kontra Borneo FC jadi Penentu Masa Depan PSMS Medan  

Hasil Laga Kontra Borneo FC jadi Penentu Masa Depan PSMS Medan  

"Jasadnya masih di RSUP Haji Adam Malik. Mereka minta kerjasamanya dan suruh kasih panjar, harus ada panjar Rp 5-10 juta rupiah dan tinggalkan identitas KTP atau Kartu Keluarga yang menindaklanjuti biaya si anak. Sementara saya bukan ibu dan ayah kandungnya. Saya cuma uwaknya," sambungnya.

M menjelaskan bahwa memang selama satu bulan perawatan intensif di RSUP Haji Adam Malik ia yang lebih banyak memantau perkembangan bayi. Karena si ibu sudah dibawa pulang ke kampung di Sidamanik. Karena hanya dirinya satu-satunya keluarga yang dekat dengan RSUP Haji Adam Malik.

Kapolres Deliserdang Sawer Penarik Becak Bermotor yang Tebak Namanya dengan Jitu

"Harapan kita sebagai keluarga, kalau saya pribadi namanya itu keponakan. Dikasih pulang mayatnya biar bisa dikebumikan baik-baik, selayaknya manusia. Kalaupun pijak RS menuntut biaya karena sudah dirawat, saya cuma mampu Rp 1 juta, itupun uang yang sudah saya kumpulkan. Karena saya cuma tukang jual gorengan. Tapi info yang beredar baik tidak dirawat, itu tidak benar. Permasalahan hanya terkendala di BPJS dan biaya karena pasien umum. Kita tidak bisa bayar, apalagi harus panjar Rp 10 juta belum lagi cicilannya. Karena saya juga punya keluarga dan cicilan," pungkas M.

(cr9/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved