Prabowo Subianto Blak-blakan Komentari Soal Tunggakan Utang BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit

TRIBUN-MEDAN.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan mengalami devisit untuk melakukan pembayaran kepada rumah sakit mitra

Pemerintah sudah memberikan suntikan kepada BPJS Rp 4,9 triliun untuk membayar utang. 

Atas permasalahan ini, presiden Jokowi mengaku kesal karena harus turun tangan menyelesaikan permasahalan devisit BPJS tersebut.

Kekesalan itu baru diluapkan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidaklah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya, Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.

Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi.

RS Jangan Mengeluh ke Publik

Ungkapan kegeraman Jokowi itu langsung disambut riuh dan tepuk tangan dari ratusan pimpinan rumah sakit yang hadir. Selama ini, sejumlah rumah sakit memangkerap mengeluhkan utang yang tak kunjung dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Namun, Jokowi mengaku sudah tahu mengenai keluhan rumah sakit ini dari inspeksi mendadak yang ia lakukan ke sejumlah rumah sakit. Oleh karena itu, Jokowi meminta rumah sakit tak perlu mengeluh ke media atau publik mengenai persoalan utang BPJS.

"Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek. Dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)'. Ngerti saya. Jadi Pak Dirut Rumah Sakit enggak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan saat ia berkunjung ke Bandung, ia mendadak mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu saat di Nabire, Papua, ia juga mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

"Tapi saya enggak pernah ngajak yang namanya Bu Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS. Enggak. Nanti dirut (rumah sakit) pada takut," kata dia.

Tanggapan BPJS

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris enggan menjawab pertanyaan Kompas.com mengenai teguran dari Jokowi.

Saat dihubungi lewat sambungan telpon dan pesan singkat, Kamis (18/10/2018) pagi ini, Fahmi justru meminta Kompas.com untuk mewawancarai Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf.

Iqbal memastikan, BPJS memperhatikan teguran yang disampaikan Jokowi kemarin.

"Konteksnya, kan, bagian dari upaya beliau untuk agar BPJS kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lebih serius menangani problem yang terjadi dalam JKN," kata Iqbal.

Iqbal memastikan, perbaikan sistem akan dilakukan. Misalnya dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

"Kita melihat dari sisi positifnya ya kaitan dengan pidato presiden dan berharap ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk perbaiki sistem yang ada," kata dia.

Sementara itu, mengenai suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun dari pemerintah, Iqbal mengakui jumlah tersebut masih kurang. Sejak awal, jumlah yang diajukan BPJS lebih besar dari itu.

"Rp 4,9 triliun itu sebenarnya waktu RDP sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 triliun. Tetapi memang dari BPKP untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 triliun dulu katanya," ucap Iqbal.

Prabowo: Sekarang Saja Enggak Bisa Bayar Rumah Sakit, Bagaimana 5 Tahun Lagi?

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengkritik soal tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Prabowo mempertanyakan bagaimana kondisi lima tahun mendatang.

"Kalau negara kita terus saja seperti ini lima tahun lagi, saya mau tanya, sekarang saja enggak bisa bayar rumah sakit, bagaimana nanti lima tahun lagi?" ujar Prabowo dalam deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018).

BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Tunggakan klaim rumah sakit di Indonesia terlambat dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Prabowo menceritakan pertemuannya dengan seorang pengusaha di Semarang yang memiliki rumah sakit.

Pengusaha tersebut bercerita kepada Prabowo bahwa pemerintah menunggak Rp 110 miliar kepada rumah sakitnya.

Prabowo khawatir kondisi itu akan membuat orang sakit ditolak oleh rumah sakit.

"Dia mengatakan kepada saya, 'Pak Prabowo selama saya jadi pengusaha sudah 30 tahun, belum pernah keadaan separah sekarang'," ujar Prabowo.

Saat ini pemerintah sudah mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun.

Dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun disiapkan pemerintah dari APBN yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan telah memprediksi defisit mereka mencapai Rp 16,5 triliun hingga akhir tahun.

Adapun dana talangan kali ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018. (*)