Kawal Proses Demokrasi, JaDI Sumut Dideklarasikan Akhir November

Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara (JaDI) Sumut akan dideklarasikan sebagai bentuk penguatan lembaga demokrasi.

Kawal Proses Demokrasi, JaDI Sumut Dideklarasikan Akhir November
TRIBUN MEDAN/CHANDRA SIMARMATA
KETUA KPUD Sumut, Yulhasni (tengah), Direktur Eksekutif JaDI Sumut Nazir Salim Manik (empat dari kanan) saat audiensi di kantor KPUD Sumut, Senin (5/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 
Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara (JaDI) Sumut akan dideklarasikan sebagai bentuk penguatan lembaga demokrasi serta berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik di Sumut menjelang Pemilu 2019. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik usai beraudensi dengan anggota Bawaslu Sumut dan KPUD Sumut, Senin (5/11/2018).

Dalam audiensi tersebut, selain Nazir Salim Manik, rombongan Presedium JaDI Sumut diwakili oleh Benyamin Pinem, Riswan, Irfan Nasution, Nurlela Djohan, Rahel Sukatandel, Sangkot Rambe, dan Hana Wita. Di KPU Sumut, mereka diterima oleh, Ketua KPU Sumut Yulhasni berserta anggota Herdensi Adnin, Ira Wirtati, Mulia Banurea dan Batara Manurung. Sedangkan di Bawaslu, kehadiran Presidium JaDI Sumut diterima oleh anggota Bawaslu, Johan Alamsyah.

"Kedatangan kita ke Bawaslu dan KPU Sumut untuk melaporkan sehubungan keberadaan Presedium JaDI Sumut," Kata Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik, kepada wartawan, Senin (5/11/2018).

Nazir mengatakan, keberadaan JaDI Sumut berasal dari para mantan anggota KPU Sumut, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Tujuan didirikannya JaDi Sumut, kata Nazir, guna mengawal proses demokrasi di Sumut,  berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik serta turut mengawal kinerja anggota  KPU dan Bawaslu. JaDI terbentuk dan dideklarasikan di Jakarta 15 Agustus yang lalu dan di Sumut baru terbentuk tanggal 31 Oktober lalu.

Baca: NEWS VIDEO: Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Silaturahmi ke KPU Sumut

"Selain, Ke KPU dan Bawaslu, JaDI Sumut juga akan melakukan audensi bersama Kapoldasu, Pangdam dan Partai Politik (Parpol) yang ada di Sumut.  Mudahan-mudahan kehadiran kami positif dan berkontribusi dalam mengawal jalannya Pemilu 2019 mendatang. Insya Allah, kita rencanakan deklarasi JaDI Sumut diselenggarakan akhir November 2018 mendatang," kata mantan anggota KPU Sumut periode 2013-2018 ini.

DIREKTUR Eksekutif JaDI Sumut Nazir Salim Manik (empat dan kanan) dan Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Sumut, Johan Alamsyah  (tiga dari kanan) dalam audiensi di kantor Bawaslu Sumut, Senin (5/11/2018).
DIREKTUR Eksekutif JaDI Sumut Nazir Salim Manik (empat dan kanan) dan Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Sumut, Johan Alamsyah (tiga dari kanan) dalam audiensi di kantor Bawaslu Sumut, Senin (5/11/2018). (TRIBUN MEDAN/CHANDRA SIMARMATA)

Nazir menjelaskan, dalam kontribusi JaDi ke depannya, pihaknya akan konsern melakukan diskusi dan menelaah celah-celah yang mungkin ada di undang-undang dan peraturan seperti PKPU.

“Tadi misalnya kita cerita soal ada multiinterpretasi terkait kampanye. Inikan harus dikaji secara komprehensif serta melihat juga masalah di lapangan secara faktual," ujarnya.

Nazir berharap dapat terjalin kerjasama yang baik. Apalagi, anggota yang tergabung di JaDI memiliki pengalaman karena sebelumnya pernah di KPU dan Bawaslu. Lewat pengalaman itu diharapkan dapat turut serta mengevaluasi apa yang pernah terjadi pada event-event pemilu dan Pilkada sehingga pihaknya dapat memberi masukan yang baik kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu.

"Kita harus masuk dan menyelamatkan pemilu agar tetap jurdil dan bebas. Organisasi JaDI tidak akan berafiliasi dengan pihak manapun. JaDI berkomitmen untuk terus mewakili publik dan terus menjalin komunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan bahkan dengan peserta pemilu,” katanya.

Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan, kegiatan KPU Sumut yang bersinergi dan melibatkan masyarakat sipil juga bisa melibatkan JaDI Sumut. Apalagi JaDI sumut juga memiliki pengalaman karena pernah menjadi penyelenggara pemilu. "Kalau istilahnya kita ini kan dari pada orang jauh-jauh kenapa tidak orang dekat yang dilibatkan," ujarnya.

Karena itu Yulhasni berharap antara KPU dan JaDI Sumut dapat terjalin sinergi yang dalam mengawasi bersama proses demokrasi dan pemilu mendatang.

Baca: Akan Dapat Lima Surat Suara pada Pemilu 2019, Ini Kata Pemilih Pemula

"Kalau ada kegiatan KPU Sumut yang melibatkan orang luar, ya pasti teman-teman JaDI akan kita libatkan. Jadi jangan energi terbuang sia-sia," katanya.

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Sumut ,Johan Alamsyah mengatakan, yang menjadi kerepotan pihaknya di Bawaslu adalah tidak punya teman diskusi dan punya banyak masalah dalam penegakan peraturan yang justru mengandung bias dan mengandung kekacauan. "Itu kendala yang kita hadapi," ungkapnya.

Johan berharap dengan adanya JaDI dapat menjadi kawan diskusi untuk memberi masukan yang berarti. Johan pun mempersilakan apabila JaDI Sumut untuk datang kembali ke Bawaslu dan turut ikut bekerjasama dalam pengawasan Pemilu.(cr11/tribun-medan.com)

Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved