Breaking News:

News Video

Buruh Bawa LONTONG sebagai Simbol Penolakan Kenaikan UMP yang Sangat Kecil

Kedatangan massa yang tergabung dalam APBDSU lengkap dengan atribut penolakan upah minimum provinsi

Tribun Medan
Buruh perlihatkan lontong tanpa telor sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP yang dinilai sangat kecil di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/11/2018) 

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU) gruduk kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (6/11/2018).

Kedatangan massa yang tergabung dalam APBDSU lengkap dengan atribut penolakan upah minimum provinsi (UMP).

Koordinator aksi, Eben mengatakan, kenaikan UMP hanya sebesar harga Lontong tanpa telur.

"Analoginya, kenaikan UMP dihitung hanya Rp 6 ribu per hari. Itu kami ibaratkan seperti membeli lontong tanpa telur, karena uangnya tak cukup beli pakai telur," ujarnya kepada awak media.

Tonton videonya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Buruh Gelar Orasi Tolak UMP di Depan Kantor Gubernur, Satlantas Alihkan Arus Lalulintas

Satlantas Polrestabes Medan Pertimbangkan Rekayasa Arus Lalin Antisipas Demo Buruh 

Kenaikan UMP 8,03 Persen Dianggap Tak Sesuai, Buruh Tergabung FSPMI: Harus Kita Lawan

Penetapan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diduga telah melanggar Pasal 1 butir 30, Pasal 4 Huruf D, Pasal 88 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 89 dan 98 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami menyatakan sikap, Pertama, menolak penetapan upah yang dilakukan oleh pemerintah dengan formula kenaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Kedua, menolak penetapan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meminta Gubernur Sumut untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut PP 78 tahun 2015, dan meminta agar struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib dilaksanakan terutama bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun," pungkas Eben.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved