Breaking News:

Buruh Tuding Dewan Pengupahan Jadi Kartel Pengupahan Sumut, Amin: Harusnya Survey Dulu

Ia menambahkan, bahwa para buruh menyampaikan kekecewaan juga kepada Dinas ketenagakerjaan dan Pengupahan Sumut

Penulis: M.Andimaz Kahfi |
Tribun Medan / M Andimaz Kahfi
Suasana aksi unjukrasa yang dilakukan para buruh, yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan buruh dari berbagi Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Selasa (6/11/2018) siang.

Dalam aksinya, ratusan buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen yang ditetapkan pemerintah dan tetap meminta kenaikan UMP 25 persen serta menolak PP 78 tahun 2015.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI), Amin Basri mengatakan hari ini ada sembilan elemen buruh yang menyampaikan sikap kekecewaan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

"Kami menagih janji Gubsu yang di masa kampanye berjanji sejahterakan buruh. Kami meminta gubsu berani keluar dari PP 78 tahun 2015. Walaupun kita tahu upah sudah ditetapkan mengacu pada inflasi dan naik 8,03 persen," kata Amin di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/11/2018)

Ia menambahkan, bahwa para buruh menyampaikan kekecewaan juga kepada Dinas ketenagakerjaan dan Pengupahan Sumut.

"Patut kita menduga, bahwa dewan pengupahan jadi Kartel pengupahan di Sumut," katanya.

MEMANAS, Buruh dan Polisi Saling Dorong, Massa Coba Masuk untuk Bertemu Edy Rahmayadi

Mengaku Berusia 66 Tahun, Buruh Asal Toba Samosir Kutip Pernyataan Soekarno saat Orasi

Buruh Bawa LONTONG sebagai Simbol Penolakan Kenaikan UMP yang Sangat Kecil

Aliansi Pekerja Tagih Janji Gubernur Edy Sejahterakan Buruh saat Kampanye

Amin menjelaskan bahwa upah minimum DKI Jakarta sudah ditetapkan Rp 3,9 juta rupiah. Lalu Provinsi Sumut sebesar Rp 2,3 juta rupiah. Mengacu pada hal itu, yang jadi pertanyaan kenapa dewan pengupahan tidak lakukan survey pasar. Padahal pasal 88-89 sudah jelas.

"Kami sudah memiliki data statistik dan berdasarkan survey pasar. Kehidupan layak di Sumut upah layak sebesar Rp 2,9 juta rupiah. Ada kemunduran pengupahan di Sumut," sebutnya.

Buruh Gelar Orasi Tolak UMP di Depan Kantor Gubernur, Satlantas Alihkan Arus Lalulintas

Buruh Gelar Orasi Tolak UMP di Depan Kantor Gubernur, Satlantas Alihkan Arus Lalulintas

Lebih lanjut, Amin menerangkan tahun 2005 UMP DKI dengan Sumut hanya selisih sekitar 400 ribu rupiah. Namun 10 tahun kemudian UMP Sumut sudah ketinggalan dengan DKI Jakarta, Riau bahkan Aceh.

"Selisih DKI dan Sumut 1,6 juta Padahal 10 tahun lalu hanya Rp 430 ribu rupiah saja. Kita duga ada Kartel. Kita minta Gubsu keluar dari dewan pengupahan dan PP 78 tahun 2015," jelasnya.

Aliansi Pekerja Tagih Janji Gubernur Edy Sejahterakan Buruh saat Kampanye

Kenaikan UMP 8,03 Persen Dianggap Tak Sesuai, Buruh Tergabung FSPMI: Harus Kita Lawan

Amin mengancam bahwa ini hanyalah aksi awal saja dan kedepan bakal ada aksi lebih besar yang bakal dilakukan, jika permintaan para buruh tidak terima.

"Kita bakal kepung industri-industri sentral di Sumut, kalau upah tidak dinaikkan jadi 25 persen," jelas Amin.(cr9/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved