Breaking News:

Edy Rahmayadi Angkat Bicara soal Buruh Minta Revisi UMP 2019

Ya (rumusannya tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan). Kalau saya melanggar aturan pemerintah, lebih salah lagi nanti.

Penulis: Satia |
Tribun Medan / M Andimaz Kahfi
Suasana aksi unjukrasa yang dilakukan para buruh, yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berikan komentar terkait tuntutan para buruh yang meminta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2019.

Edy menyampaikan, tidak mungkin keluar dari regulasi yang ada dalam penetapan UMP.

"Ya (rumusannya tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan). Kalau saya melanggar aturan pemerintah, lebih salah lagi nanti," ujarnya kepada di gedung DPRD Sumut, Rabu (7/11/2018) sore.

Dirinya menyampaikan, dasar lainnya dalam menetapkan UMP yakni surat edaran menteri Tenaga Kerja. Sudah dihitung berdasarkan UMP 2018 senilai Rp2.132.118, pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% dan inflasi sebesar 3,20%.

"Nah, dari UMP 2018 itu dikali pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi menjadi Rp 2,3 juta lebih UMP Sumut 2019. Berdasarkan rumusan tersebut kenaikannya sekitar Rp 177,392," katanya.

Setelah itu pihaknya pada tahun depan bakal mendobrak sektor real terutama pertumbuhan ekonomi, sehingga upah pekerja atau buruh di Sumut pada 2020 bisa mencapai Rp3,5 juta sampai Rp3,8 juta. Lanjutnya, aspek lain yakni tingkat inflasi mesti turut diperhatikan seperti harga komoditi pangan.

"Kalau saya tidak salah ada sekitar 15 item itu harus kita kejar macam cabai, bawang dan lainnya. Itu yang kita kejar. Mudah-mudahan 5,12 persen pertumbuhan ekonomi kedepan, bisa mencapai sampai 6 persen maka Rp3,5 juta sampai Rp3,9 juta gaji buruh kita bisa tercapai. Tetapi kalau cuma masih 5,12% pertumbuhan ekonomi kita, lalu inflasi 3,20% terkejarnya itu ya Rp2,3 juta lebih itu," terangnya.

Apabila kondisi tersebut dipaksakan, lanjut Edy, umpama dikisaran Rp2,6 juta UMP 2019, maka perusahaan tidak akan mampu menyiapkan upah pekerja mereka.

"Tutup perusahaan itu, banyak rakyat kita kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), bisa chaos (kacau) kita," pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved