Kas Dinas Lingkungan Hidup Bobol, Bendahara Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Medan

Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Herlina Rahmah Batubara menjalani sidang

Kas Dinas Lingkungan Hidup Bobol, Bendahara Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Medan
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Tak bisa pertanggungjawabkan keuangan, Staf Bendahara Dinas LHK Kabupaten Karo Herlina Rahmah jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Herlina Rahmah Batubara menjalani sidang perdana di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/11/18) sore.

Wanita 35 tahun itu didakwa telah menggelapkan sisa uang anggaran sebesar Rp 189.930.000 sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Majelis Hakim.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dapot Manurung, ada kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan anggaran Rp 420 juta di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Kegiatan tersebut ditaksir merugikan keuangan negara.

Dakwaan menyebutkan bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) untuk mendapatkan persetujuan dari Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Timotius Ginting dalam rangka tambahan uang persediaan kegiatan tersebut.

"Permintaan itupun disetujui oleh Timotius selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian, terdakwa Herlina menarik uang untuk kegiatan tersebut dan memberikan sebesar Rp 225.514.150 kepada Ida Andayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gloria Hosianna br Tarigan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)," kata JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sri Wahyuni Batubara.

Usai melaksanakan tugasnya, Ida dan Gloria mengembalikan sisa dana sebesar Rp 15.444.450 kepada terdakwa Herlina. Sisa dana masih dipegang oleh terdakwa Herlina dan belum dipertanggungjawabkan.

Terdakwa Herlina membuat SPJ-TU Nihil pada tanggal 22 Desember 2017 dengan memalsukan tanda tangan Timotius Ginting pada dokumen-dokumen yang ada.

"Salah satu dokumen yang dipalsukan terdakwa yakni Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo pada tanggal 22 Desember 2017," tandas Dapot.

Pada Maret 2018, Timotius Ginting baru mengetahui bahwa masih ada dana yang tidak habis dipakai pada kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan tidak dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 209.930.300.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved