Breaking News:

Liputan Eksklusif

Warga Kecewa Dana PKH Dipotong Sepihak: 'Pak Jokowi Ada yang Sunat Uang Bansos'

"Saya sempat prasangka buruk sama agen BRILink yang bilang saldo dalam KKS saya cuma Rp 266 ribu," kata Sari.

Editor: Liston Damanik
Tribun Medan
Bantuan untuk masyarakat miskin hilang selama dua periode. 

Kriteria penerima KKS adalah warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan dengan rumah kurang layak huni, seperti berlantai tanah dan dinding tepas. Seluruh penerima akan diverifikasi setiap enam bulan sekali oleh pendamping utusan dari kementerian.

"Selanjutnya, para penerima bantuan disarankan belanja di e-warung. Prosedur pendirian e-warung terdiri dari 10 orang dalam satu kelompok. Seluruh anggota kelompok penerima KKS seperti PKH maupun BPNT.

Totalnya sekarang terdapat 93 e-warung yang tersebar di berbagai daerah di Kota Medan," ujar Lubis seraya menambahkan, setiap kelompok yang mendirikan e-warung mendapat suntikan dana bantuan Rp 30 juta, dengan perincian Rp 10 juta untuk fisik bangunan dan Rp 20 juta untuk modal usaha.

Disinggung apakah dinas sosial daerah kabupaten kota memang benar-benar tidak punya kewenangan dalam penyaluran serta penentuan orang-orang yang berhak menerima PKH dan BPNT, Endar Lubis mengangguk tegas.

"Sekali lagi saya sampaikan, wewenang kami hanya sebatas melakukan monitor perihal data yang dikirim dari kementerian," kata Endra Lubis.

Persoalan yang sama terjadi di Deliserdang. Puluhan kepala keluarga di Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, yang tidak lagi menerima bantuan, menyuarakan protes di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang.

Seorang warga yang minta disebut Ibu Lis, menuding pemerintah tidak adil dalam menentukan penerima PKH. menurut dia, di daerahnya, banyak penerima PKH yang hidupnya justru berkecukupan. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru ditepikan.

"Aku janda sudah delapan tahun. Kalau kerjaan apa yang bisa dikerjai ya aku kerjain selagi halal. Kalau rumah ditolak pakai jari telunjuk saja pun tumbang. Masa kayak gini pun enggak dapat (bantuan)," katanya.
Lis berharap Bupati Ashari Tambunan menggubris keluhan warga.

"Anak sekarang ada dua yang masih sekolah. Kerjaan suami cuma nelayan. Kalau angin kencang tidak melaut. Kami enggak dapat, yang banyak duit malah bisa dapat. Ini kan sudah enggak betul," kata warga lain bernama Nurhayati.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang, Gustur Siregar, mengatakan terdapat 38 ribu penerima PKH di Deliserdang. Meningkat pesat dari jumlah sebelumnya 14 ribu orang. Seperti Endra Lubis, Siregar juga mengatakan pihaknya tidak punya wewenang langsung.

"Yang menentukan nama-namanya itu Kementerian Sosial RI. Mana bisa sembarangan itu. Kalau ditanya peluang, ya, tergantung Jakarta. Sudah ada kriteria-kriteria siapa saja orang yang berhak menerimanya. Kami tampung aspirasi ini untuk disampaikan ke Jakarta," ucapnya.

Berikut klarifikasi dari Kementerian Sosial

"1. Awal tahun 2018 Bantuan sosial PKH untuk 4 juta KPM baru teralokasi anggarannya untuk 2 kali bayar yaitu tahap III dan IV.

2. Bantuan sosial untuk 4 juta tersebut dapat dilaksanakan pada tahap I bulan Pebruari dan tahap II bulan Mei, sehingga total KPM yang dibayar tahap I dan II sebanyak 10 juta KPM sesuai dengan target 2018 (target 2017 sebanyak 6 jt KPM dan tambahan 2018 sebanyak 4 juta KPM)

3. Kementerian Sosial telah mengusulkan kebutuhan anggaran tambahan untuk kekurangan bayar tahap III dan IV bagi 4 juta KPM.

4. Usulan anggaran yang disetujui hanya Rp 2 Triliun.

5. Kekurangan bantuan sosial tahap 3 dan 4 untuk 4 juta KPM perluasan belum teralokasi pada DIPA tahun 2018.

6. Usul tambahan anggaran Kemensos TA 2018 sesuai surat Menteri Sosial Nomor 05/MS/B/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 hal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Sosial TA 2018 adalah sebesar Rp3.807.627.096.525,00, untuk tambahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), tunjangan kinerja Tahun 2018, dan dukungan pelaksanaan Asian Para Games Tahun 2018.

7. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1663/AG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pengesah Revisi Anggaran, anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mendapat tambahan anggaran bantuan sosial PKH Tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

8. Sehubungan dengan anggaran yang tersedia, maka bantuan sosial bagi 6 juta KPM yang belum terbayarkan ditambah dengan anggaran 4 juta KPM (sebesar Rp 2 T) dengan total bantuan sosial yang ada Rp 2, 7 T.

9. Bantuan sosial tahap 4 , dengan anggaran yang tersedia maka disalurkan dengan komposisi:
- Bantuan KPM PKH regular menjadi Rp 266.350
- Bantuan KPM PKH Akses menjadi Rp 340.350
- Bantuan KPM PKH Lanjut Usia Rp 340.350
- Bantuan KPM PKH Disabilitas Rp 340.350"

(tio/dra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved