Pilpres 2019

Berita Pilpres 2019 Terbaru - Kepala Daerah Boleh Tidak Netral, Begini Penjelasan Mendagri Tjahjo

boleh tidak netral tapi ada batasan aturan Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai

Berita Pilpres 2019 Terbaru - Kepala Daerah Boleh Tidak Netral, Begini Penjelasan Mendagri Tjahjo
MOH NADLIR/KOMPAS.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

Berita Pilpres 2019 Terbaru - Kepala Daerah Boleh Tidak Netral, Begini Penjelasan Mendagri Tjahjo

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah untuk terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 asalkan sesuai aturan karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih rakyat melalui pesta demokrasi.  

"Ya, boleh tidak netral tapi ada batasan aturan Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai," kata Tjahjo di Rakornas KPU di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Tjahjo juga mencontohkan batasan-batasan yang dimaksud, di antaranya, kepala daerah ikut hadir kampanye hanya di akhir pekan, bukan di hari kerja agar kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan kampanye.

Selain itu, kepala daerah dalam berkampanye selama Pemilu 2019 dilarang mengajak staf pemerintahan, termasuk menggunakan fasilitasnya.

"Kalau mau ke Jakarta misalnya, itu jangan ajak staf, jangan ajak pegawai ASN (aparatur sipil negara), pakai uang sendiri pokoknya," kata Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bertindak netral dalam Pilpres 2019

"Penting netralitas ASN. Kami ikut dengan apa yang menjadi prinsip Kapolri dan TNI, Polri dan ASN itu harus netral. Yang boleh tidak netral tapi ada batas aturan Panwas dan Bawaslu adalah kepala daerah," katanya. 

Sedangkan bagi ASN di bawah kepala daerah hanya boleh menjelaskan mengenai keberhasilan program pemerintah. Namun tetap tidak boleh menyerukan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. 

"Kalau aparat itu bolehnya hanya satu menjelaskan masyarakat tentang keberhasilan pak Jokowi dan JK sebagai presiden terpilih itu.

Tapi, kalau sudah kampanye pilih salah satu calon, itu nggak boleh. Program pembangunan dan Pileg, Pilpres harus bisa dibedakan," kata Tjahjo. (Antara)

Baca: CPNS 2018 - Passing Grade Sistem Rangking Peluang Lolos CPNS 2018, Cek Skor Tes SKD Anda

Baca: Respons Andi Arief Bela Grace Natalie, Ketum PSI Dilapor Andi Bilang: Penistaan Sih Enggaklah

Berita Pilpres 2019 Terbaru - Kepala Daerah Boleh Tidak Netral, Begini Penjelasan Mendagri Tjahjo

TAUTAN: Mendagri Tjahjo Kumolo Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019, 

Editor: Salomo Tarigan
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved