BPK Perwakilan Sumut: Defisit Simalungun Besar Sekali!

laporan keuangan Pemkab Simalungun mendapatkan desclaimer atau tidak diberikan pendapat karena banyak permasalahan.

BPK Perwakilan Sumut: Defisit Simalungun Besar Sekali!
TRIBUN MEDAN/LISKA RAHAYU
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni usai konferensi pers, Rabu (21/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni menjelaskan kondisi keuangan Kabupaten Simalungun yang terjadi pada tahun 2017.

Dikatakannya, laporan keuangan Pemkab Simalungun mendapatkan desclaimer atau tidak diberikan pendapat karena banyak permasalahan. Di antaranya defisit yang besar sekali.

“Pendapatannya di PABD itu ada yang dianggarkan sampai Rp 200 M, tapi sampai 31 Desember 2017 0 (nol). Tapi belanjanya itu direalisasikan, jadi besar pasak daripada tiang. Pendapatannya 100, belanjanya 150,” ujar Ambar saat melakukan konferesi pers di kantor BPK Jalan Imam Bonjol, Rabu (21/11/2018).

Kondisi itu, kata dia, menyebabkan utang kepada pihak ketiga atau rekanan. Kondisi utang pun meliputi dana khusus yang seharusnya dialokasikan khusus, namun malah digunakan untuk membayar utang. Tidak hanya itu, rapel gaji pun digunakan untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Ambar mengatakan, beberapa belanja pun tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

“Saya sedang tidak pegang data, tapi kebetulan hafal karena memang masalah defisit di Simalungun itu besar sekali. Nah di tahun 2018 ini, kami sudah mengundang Pemda-Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD. Simalungun yang terlambat menyampaikan perubahan APBD ya kami undang juga, tadinya pendapatan itu 200 M saja tidak terealisir, malah di tahun 2018 dianggarkan 400. Kami minta supaya belanjanya diketatkan, karena pendapatan itu tidak mungkin terealisir,” ujarnya.

Ambar menjelakan, upaya untuk mengetatkan belanja tersebut berakibat pemecatan terhadap 2 ribu pegawai honorernya. Dikatakannya, mungkin sebelumnya kebanyakan dan tidak berdasarkan analisis beban kerja.

“Sekarang kan harus mengetatkan ikat pinggang, pendapatannya tidak terealisir maka belanjanya diketatkan,” ucapnya.

Selain itu, Ambar mengatakan semua jenis belanja berpotensi korupsi. Sepajang bukti pendukungnya tidak riil dan sah.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved