Soal Dana Bansos Sergai, JMM Ingin Gubernur Evaluasi Agus Tripriyono Demi Sumut Bermartabat!

Agus Tripriyono saat itu menjabat sebagai Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Serdangbedagai pada 2009-2010.

Soal Dana Bansos Sergai, JMM Ingin Gubernur Evaluasi Agus Tripriyono Demi Sumut Bermartabat!
TRIBUN MEDAN/SATIA
Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumut melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi Dana Bansos Sergai, di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (28/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara menyambangi kantor Gubernur Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan (28/11/2018). 

Mereka menggelar unjuk rasa dengan membentangkan spanduk berukuran panjang soal indikasi kasus dugaan korupsi Dana Bansos Kabupaten Serdangbedagai pada APBD 2009-2010.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Dalil Rambe, memaparkan indikasi kuat keterlibatan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Agus Tripriyono, yang saat itu menjabat sebagai Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Serdangbedagai pada 2009-2010, lalu.

Baca: Hotman Paris Sebut Harusnya KPK Sudah Menetapkan Tersangka Korupsi Dana Bansos Sergai

Baca: Dilaporkan ASN Korupsi Massal Dana Bansos di Pemkab Sergai, Ini Respon Bupati Soekirman

Baca: PNS Sergai Pernah Blak-blakan Korupsi Dana Bansos, Ini Jawaban Mantan Atasan Joko Suriadi

Dugaan keterlibatan Agus pun juga dikuatkan dengan pengakuan pegawai pemerintahan Kabupaten Serdangberdagai,  Joko Suriadi yang buka-bukaan kepada Hotman Paris Hutapea serta laporannya ke KPK. Joko Suriadi tak lain adalah bekas anak buah Agus Tripriyono.

Para mahasiswa ini meminta Gubernur Sumatera Utara agar segera menindaklanjuti laporan tersebut. Apalagi hingga kini Agus Tripriyono masih aktif sebagai pejabat eselon dua di Kantor Gubernur Sumut.

"Gubernur harus melakukan kroscek, apakah Gubernur tidak bisa melakukan tindakan tegas, apalagi ini sudah ada yang melaporkannya, bahkan terbuka pada khalayak luas, mengapa Pak Gubernur diam saja?," kata Dalil Rambe.

Diketahui, Kasus dugaan korupsi massal berbagai oknum pejabat pemerintah dan anggota DPRD sergai itu telah sampai ke KPK. Bahkan pengaduan masalah ini sempat viral di media sosial/instagram milik pengacara kondang Hotman Paris.

Dipaparkan data dan transaksi, mulai daftar lembaga penerima dana bansos yang diduga fiktif hingga mark-up anggaran. Ada pula data kwitansi uang senilai Rp 500 juta diberikan kepada oknum pejabat sergai untuk memuluskan "jatah kue dana bansos".

"Jadi kami meminta Gubernur segera melakukan evaluasi terhadap Kepala BPKAD Sumut. Mestinya ATP diberhentikan. Kita ingin slogan Sumut Bermartabat tidak sekadar isapan jempol belaka," katanya.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved