Prabowo Pidato Soal Korupsi di Indonesia, Hasto Sindir Prabowo Tidak Berani Coret Caleg Eks Koruptor

TRIBUN-MEDAN.com-Pidato Prabowo Subianto saat jadi pembicara utama dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018) menjadi pembicaraan para politisi Indonesia.

Saat menyampaikan paparannya, dalam acara yang diselenggarakan majalah The Economist Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan orang-orang cerdas dan jujur untuk membangun negara demokrasi yang sehat.

"Yang menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (28/11/2018).

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya.

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Bahkan, menurut dia, para elite di Indonesia selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi di masyarakatnya baik-baik saja khususnya terkait kesenjangan sosial.

"Para elite mereka berpikir bisa membeli semuanya. Rakyat Indonesia miskin maka kita berikan saja beberapa karung nasi dan mereka akan memilih saya, saya akan membeli atau menyuap semua orang," sindir Prabowo.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan, ada ketidaksesuaian antara pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Singapura mengenai korupsi di Indonesia.

Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai.

"Jadi orang melihat beda antara retorika dan sebuah tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg eks koruptor saja Pak Prabowo tidak bisa. Kemudian, mengatakan kita stadium 4 dalam korupsi," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Hasto mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak mencoret caleg eks koruptor dalam Partai Gerindra. Padahal, hal itu bisa dilakukan dengan mudah oleh Prabowo.

"Di luar negeri Beliau bicara seperti itu. Tapi me-manage Gerindra, Pak Prabowo tidak berani mencoret mereka yang punya masalah hukum," kata dia.

Hasto menilai, pidato Prabowo tidak mencerminkan kebanggaan atas Tanah Air. Bagaimana pun, kata dia, calon pemimpin harus membangun martabat negaranya.

"Tidak bisa di luar cerita tentang hal yanh kurang pas untuk disuarakan. Apalagi oleh calon presiden," ujar Hasto.

Terpisah juru bicara Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Rian Ernest berpendapat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, tidak layak menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4.

Sebab, Prabowo sendiri membiarkan eks koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif.

"Pernyataan semacam ini tidak layak keluar dari Pak Prabowo, mengingat partainya adalah yang paling banyak meloloskan caleg eks koruptor, ada 6 caleg," ujar Rian melalui keterangan tertulis, Rabu (28/11/2018).

Jika Prabowo memiliki semangat besar dalam memberantas korupsi, Rian mengatakan Prabowo akan mencoret nama mantan koruptor dari daftar caleg Gerindra.

Sebagai ketua umum partai, Prabowo mudah untuk melakukan hal itu.

Rian juga menyinggung keberadaan orang-orang yang mendukung Orde Baru di belakang Prabowo-Sandiaga, seperti Titiek Soeharto dan Tommy Soeharto.

Dia mengingatkan rezim Soeharto ditumbangkan salah satunya karena praktik korupsi.

Dia pun meminta Prabowo melakukan tindakan konkret di internalnya daripada mengeluarkan pernyataan kontroversial.

"Politik sejatinya adalah perbuatan kongkret bukan kata-kata dan retorika saja," kata dia.

Berdasarkan Daftar Caleg Tetap KPU, Partai Gerindra mengusung enam calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi.

Enam caleg tersebut, terdiri dari tiga orang caleg DPRD Provinsi dan tiga orang caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria pernah mengatakan Dewan Pimpinan Pusat telah memerintahkan Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang Partai Gerindra untuk mengganti lima caleg eks koruptor.

Partainya hanya mengusung satu caleg eks koruptor, yakni M Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Namun, hal itu dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum. 

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto.

Karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah usai menghadiri diskusi di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Karena itu, kata Basarah, dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang terpercik muka sendiri.

Sebab menurut Basarah, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Basarah menambahkan saat ini pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah bersama bagi bangsa Indonesia.

"Karena itu negara kita telah menjadikan korupsi sebagai extra ordinary crime maka mari kita tangani penberantasan korupsi ini dengan cara-cara luar biasa," ujarnya.

"Bukan hanya dengan menyalahkan satu pihak dan lain pihak, ini PR kita bersama," lanjut politisi PDI-P itu. 

Terbaru elite Gerindra menanggapi pernyataan Hasto.

Melansir kompas.com, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, tidak masalah dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meloloskan eks koruptor sebagai calon legislatif. Pasalnya, orang tersebut sudah menjalankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

"Orang yang sudah dihukum, sudah mendapat sanksi, sudah kapok, sudah bertaubat, sudah berjanji tidak akan mengulangi dan janji jadi orang baik. Lalu siap diawasi dan dibina, siap diberi sanksi yang paling berat dari masyarakat dalam hal ini dari partai, maka perlu mendapat haknya lagi untuk jadi caleg," ujar Sodik ketika dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Sodik mengatakan, pidato Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan dengan daftar caleg Gerindra.

Menurut dia, Prabowo sedang menegaskan perlunya pemberantasan yang efektif terhadap budaya korupsi ini. Strategi pemberantasan korupsi itu harus efektif dan memberikan efek jera.

"Yang dimaksud Prabowo adalah peningkatan keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan, pencegahan, pengawasan, penindakan dan penghukuman yang efektif dan berat yang membuat kapok," kata Sodik.

Namun, mereka yang sudah menjalankan hukumannya harus dibina dan diberikan haknya, termasuk hak politik.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, tidak masalah dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meloloskan eks koruptor sebagai calon legislatif.

Pasalnya, orang tersebut sudah menjalankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

"Orang yang sudah dihukum, sudah mendapat sanksi, sudah kapok, sudah bertaubat, sudah berjanji tidak akan mengulangi dan janji jadi orang baik. Lalu siap diawasi dan dibina, siap diberi sanksi yang paling berat dari masyarakat dalam hal ini dari partai, maka perlu mendapat haknya lagi untuk jadi caleg," ujar Sodik ketika dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Sodik mengatakan, pidato Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan dengan daftar caleg Gerindra. Menurut dia, Prabowo sedang menegaskan perlunya pemberantasan yang efektif terhadap budaya korupsi ini.

Strategi pemberantasan korupsi itu harus efektif dan memberikan efek jera.

"Yang dimaksud Prabowo adalah peningkatan keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan, pencegahan, pengawasan, penindakan dan penghukuman yang efektif dan berat yang membuat kapok," kata Sodik.

Namun, mereka yang sudah menjalankan hukumannya harus dibina dan diberikan haknya, termasuk hak politik. (*)