KPU Kabupaten Langkat Serahkan APK kepada Peserta Pemilu

Arifin mengatakan, dalam hal ini pihak KPU Langkat memfasilitasi APK berupa baliho dan spanduk.

KPU Kabupaten Langkat Serahkan APK kepada Peserta Pemilu
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Penyerahan APK dilakukan secara simbolis kepada perwakilan parpol dan calon Legislatif di kantor KPU Langkat, Jalan T Abdul Aziz Kwala Bingai Stabat. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta pemilu tahun 2019.

Penyerahan APK dilakukan secara simbolis kepada perwakilan parpol dan Calon Legislatif di kantor KPU Langkat, Jalan T Abdul Aziz Kwala Bingai Stabat.

Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Zainul Arifin mengatakan, dalam hal ini pihak KPU Langkat memfasilitasi APK berupa baliho dan spanduk. Selanjutnya, APK untuk dipasang oleh peserta Pemilu 2019 Langkat.

"Kita hanya memfasilitasi saja, mengenai pemasangan kita serahkan kepada yang bersangkutan," ujaarnya, Minggu (2/12/2018)

Zainul menjelaskan, jumlah yang diserahkan kepada masing-masing tim kampanye calon presiden 10 Pcs baliho dan 16 lembar spanduk. Sedangkan kepada partai politik diserahkan 10 Pcs baliho dan 16 spanduk, serta kepada calon DPD 10 spanduk.

"Jumlah APK dan segala jenis desain merupakan hasil kesepakatan bersama. Terkait dengan lokasi pemasangan, itu sudah ditetapkan pada zona ketetapan yang boleh dan tidak boleh dipasang APK," sebut dia.

Ketua KPU Kabupaten Langkat, Agus Arifin mengimbau, agat pemasangan APK nantinya jangan sampai mengabaikan estetika. Hal ini juga menjaga agar tidak mengganggu masyarakat.

"Kita sudah rapat dan menyampaikan imbauan. Seperti spanduk tidak boleh dipasang melintang di jalan, dipaku di pohon, begitu juga dengan baliho itu harus menggunakan konstruksi dan konstruksi itu harus menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat," kata Agus.

Agus juga mengimbau agar Parpol dan tim Caleg, tidak memasang APK difasilitas umum milik negara. Karena itu sangat dilarang dan sudah diatur dalam PKPU.

"Terkait larangan itu sudah diatur dalam PKPU 23. Aturan itu juga sudah jauh hari disampaikan dan ditaati bersama," pungkas Agus. 

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved