Presiden Terkorup, Politisi PDIP Ahmad Basarah: Searching Google, Usai Sebut 'Soeharto Guru Korupsi'

Gara-gara menyebut mantan Presiden RI Soeharto guru korupsi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah diancam dipolisikan

Presiden Terkorup, Politisi PDIP Ahmad Basarah: Searching Google, Usai Sebut 'Soeharto Guru Korupsi'
ist/kompas
Soeharto (kiri), Presiden RI II meletakkan jabatannya 1998 

Presiden Terkorup, Politisi PDIP Ahmad Basarah: Searching Google, Usai Sebut 'Soeharto Guru Korupsi'

TRIBUN-MEDAN.COM - Gara-gara menyebut pemimpin Orde Baru, mantan Presiden RI Soeharto guru korupsi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah diancam dipolisikan.  

//

Akan tetapi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi santai rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh Partai Berkarya atas pernyataannya yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.

Basarah justru berbalik mempertanyakan upaya pelaporan Partai Berkarya tersebut. Ia menilai, tak ada yang baru dalam pernyataannya Soeharto sebagai guru korupsi.

Ahmad Basarah
Ahmad Basarah (Muhammad Zulfikar/Tribun Jakarta)

Baca: Menakar Peluang PSM Makassar Juara Liga 1 2018 jika Persija Takluk dari Bali United

Baca: Reuni 212 Terbaru, Alasan Gubernur DKI Anies Baswedan Beri Izin & Komentar Panitia terkait Jokowi

Basarah merujuk peryataan berbagai tokoh dan lembaga dalam negeri maupun internasional juga telah membuat pernyataan bahwa Soeharto presiden koruptor.

"Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa Presiden Terkorup di dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Bahasa kiasan yang saya gunakan menyebut Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia juga berdasarkan fakta-fakta hukum mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998," sambungnya.

Basarah membeberkan, setidaknya ada delapan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya.

"Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah," beber Basarah.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved