BEM Nusantara Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus HAM dan Entaskan Kemiskinan

Para mahasiswa ini menilai masih banyak hal yang belum bisa di selesaikan oleh pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.

BEM Nusantara Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus HAM dan Entaskan Kemiskinan
TRIBUN MEDAN/M ANDIMAZ
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Nusantara koordinator Sumut, melakukan aksi meminta pemerintah segera selesaikan kasus HAM dan entaskan kemiskinan, di Gedung DPRD Sumut, Selasa (11/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Medan, yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara koordinator Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Selasa (11/12/2018).

Para mahasiswa ini menilai masih banyak hal yang belum bisa di selesaikan oleh pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.

Pimpinan Aksi, Zulkifli mengatakan bahwa ia dan teman-temannya hari ini melaksanakan aksi unjuk ras, menyampaikan berbagai pendapat tentang realisasi nawacita Presiden Jokowi. Seperti soal Hak Asasi Manusia (HAM), kesenjangan sosial, masalah ekonomi dan politik.

"Banyak permasalahan HAM yang belum terselesaikan. Seperti Badan Intelejen Negara (BIN) di bawah komando BG. Kami lihat bukan menyelesaikan HAM, malah menambah konflik horizontal tingkat nasional," kata Zulkifli, Selasa (11/12/2018).

"Hari ini Papua ingin merdeka. Kami menginginkan kasus-kasus HAM seperti pembunuhan Munir harus dituntaskan secepatnya. Sebelum periode presiden habis. Karena banyak janji Nawacitanya belum terwujud. Salah satunya Jokowi pernah mengungkapkan ingin menyelesaikan kasus HAM," sambungnya.

Zulkifli menjelaskan bahwa hari ini Papua ingin merdeka dan Ketua BIN, BG seharusnya diganti, karena konflik horizontal yang terjadi belum bisa diselesaikan. Sebagai mahasiswa yang mengkritisi pemerintahan, kami tidak ingin Papua memisahkan diri dan di ambil oleh pihak lain.

Terkait Gubernur Sumut, juga masih banyak janji-janji seperti kesenjangan sosial, ketenagakerjaan belum bisa diselesaikan.

"Kami ingin gubenur menuntaskan kemiskinan. Karena pada Februari 2018 sebanyak 6,82 juta orang penduduk yang bekerja dan 5,59 persen penduduk berstatus pengangguran atau sebanyak 403 ribu orang. Kami melihat masih banyak kesenjangan antara pengangguran dan yang bekerja," ungkap Zulkifli.

"Secara substansi pokoknya kita menuntut pemerintah cepat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Jangan hanya memikirkan kelompok-kelompoknya sendiri. Bukan hanya infrastruktur saja yang di benahi. Karena masih banyak pengangguran, terlebih gencarnya para pekerja asing yang masuk ke Indonesia," tutup Zulkifli.

(cr9/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved