KontraS Sebut Kepolisian Pelaku Utama Pelanggar HAM, Begini Komentar Kapolda

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agus Andrianto menanggapi rilis KontraS Sumut. Ia mengatakan polisi diberi kewenangan melanggar H

KontraS Sebut Kepolisian Pelaku Utama Pelanggar HAM, Begini Komentar Kapolda
TRIBUN MEDAN/M ANDIMAZ KAHFI
Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumatera Utara M. Amin Multazam Lubis. 

Menyinggung soal tingginya tren penyiksaan tadi, lanjut Amin, ia menilai kepolisian dalam hal ini kerap menabrak berbagai aturan.

Satu di antara aturan itu menyangkut Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negera Repuplik Indonesia.

Sebab, dalam aturan itu termuat, setiap orang memiliki hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agus Andrianto mengatakan, institusi kepolisian boleh melakukan pelanggaran HAM.

Polisi punya kewenangan melanggar HAM demi melindungi hak warga negara lainnya.

"Kalau yang dimaksud tindakan eksesif, ya harus ditangani secara parsial (bagian dari keseluruhan) sesuai masalah yang terjadi," kata Agus.

Ia mengatakan, Polri itu institusi besar yang mengurus masalah Kamtibmas.

Seperti Pilkada, Pemilu dan event-event tahunan rutin serta dinamis juga tidak terlepas dari tugas kepolisian.

Baca: Oknum Tentara Sering Lakukan Pelanggaran HAM, KontraS Berharap Panglima TNI Baru Revisi Hal Ini

"Kita di sini bagaimana caranya untuk membantu masyarakat mematuhi aturan main (hukum) yang ada.

Sehingga, tidak terjadi tindakan eksesif (keadaan yang melampaui kebiasaan sesuai ketentuan dan sebagainya yang dipandang dari sudut tertentu) dari petugas kepolisian," kata mantan Wakapolda Sumut ini.

Diuraikannya, seperti perampok, penjambret, dan kejahatan lainnya.

Itukan melanggar hak individu, seperti hak hidup bebas dari rasa takut dan ancaman.

"Perasaan damai lahir batin kan merupakan hak dasar setiap individu," ujarnya.

Maka dari itu, sambung Agus, perampok, penjambret ditangkap dan ditahan bahkan jika melawan dilakukan tindakan tegas terukur.

Itulah kenapa tindakan penembakan diambil, karena untuk melindungi hak asasi masyarakat lainnya agar tidak menjadi korban.(cr9/akb)

Angka Kekerasan Seksual Melambung
Selain masalah pelanggaran HAM, kasus kekerasan seksual juga cukup tinggi.

Komnas Perempuan mencatat, angka kekerasan seksual melambung tiap tahunnya.

Jumlah terakhir pada 2016 saja, mencapai ribuan kasus.

"Kasus-kasus seperti ini belum menjadi perhatian serius masyarakat," kata Rasina Nasution, dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Medan.

Berdasarkan catatan, tahun 2014 pelanggaran seksual mencapai 4.475 kasus.

Kemudian, data itu membengkak di tahun 2015 menjadi 6.499 kasus.

Puncaknya pada tahun 2016, menjadi 5.785 kasus.

Untuk 2018 ini, LBH APIK menerima 21 kasus laporan. Sedangkan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), menerima 13 kasus laporan.

Rata-rata, para korban ini tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tapi juga kekerasan fisik.

Baca: Cari Dalang Provokasi, KontraS Menilai Penyerangan YLBHI Kemunduran Demokrasi

"Sampai hari ini, kita terus disuguhi berbagai pemberitaan memprihatinkan tentang kekerasan seksual yang muncul silih berganti.

Di luar itu, masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi namun luput dari pemberitaan.

Karena itu, kita mendesak parlemen dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," timpal Sri Rahayu, dari Hapsari.(rel)

Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved