Pemerintah Jadikan Pegawai Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Miliki Hak Mirip PNS

Menurut Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS.

Pemerintah Jadikan Pegawai Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Miliki Hak Mirip PNS
Tribunnews
Humas BKN Muhammad Ridwan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.com, MEDAN-Status pegawai honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) akan dihapus dan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Status ini akan membuat pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.

Menurut Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K. Pengangkatan ini juga harus melalui seleksi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Benar ini akan diadakan peraturannya, tetapi masih belum bisa saya beritahukan kapan akan direalisaikan, karena sampai saya ini masih melakukan rapat teknisnya dulu," kata Muhammad Ridwan, kepada Tribun Medan, melalui sambungan telepon genggam, Kamis (13/11/2018).

Peraturan ini masih akan dikaji ulang, apakah mereka dapat kesempatan menjadi PNS atau tidak. Menurutnya peraturan tersebut sudah mendapatakan tandatangan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga tidak menyampaikan lebih, karena semuanya harus dirapatkan terlebih dahulu.

"Peraturannya sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dengan Nomor 49 Tahun 2018. Masih belum dan masih dalam proses yang bang. Kami menunggu Menpan RB juga mengeluarkan peraturannya apakah sudah ditetapkan atau belum, jadi kaminya (BKN) akan menjalankan teknisnya," ujarnya.

Viral Video Penangkapan Oknum TNI, Kapolda Copot 17 Personel Narkoba Polrestabes Medan

 Orang-orang yang Terlibat Pengeroyokan TNI Dicari, Rumah Orangtua Iwan Hutapea Diobrak-abrik

2 Warga Meninggal dan 8 Orang Masih Tertimbun Tanah di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Tobasa

Ke depannya pemerintah akan fokus terhadap tenaga honorer yang akan ditiadakan lagi. Mereka ini nantinya akan setara dengan PNS tetapi statusnya P3K yang secara tidak langsung keduanya sama. Ridwan juga menjelaskan, seluruh tenaga honorer nantinya tidak akan langsung diangkat menjadi pegawai, dan harus melewati seleksi yang menyerupai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Nanti prinsipnya, akan ada tatacara sama dengan penerimaan CPNS. Nanti daerah akan kita minta juga datanya, butuh berapa sih yang kekurangan jabatan. Pokoknya persis seperti CPNS lah mereka akan diberlakukan, tetapi semuanya harus diseleksi tidak langsung menjadi CPNS," katanya.

Diduga Tergelincir Pencari Cacing Ditemukan Tewas, Hanyut Terbawa Arus Sungai Deli

Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Gelar Patroli Bersama Antisipasi Gangguan Kamtimbas

Dirinya juga bisa menjelaskan lebih rinci kapan penetapan inikana dilaksanakan. Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan daerah seluruh Indonesia untuk dilakukanya pendataan berapa banyak jumlah tenaga honorer yang sampai saat ini masih aktif.

"Penetapannya kapan saya belum tahu, tetapi ini sudah berjalan, masih diujikan dulu lah semuanya. Kami (BKN) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pendataan bagi seluruh daerah berapa banyak jumlah tenaga honorer yang masih aktif," katanya.

Ombudsman RI Kategorikan Pelayanan Publik Pemko Padangsidempuan Buruk, Berikan Nilai Nilai 16.66 

Reinaldo Lobo Batal Bela PSMS Kontra Kepri Jaya, Pilih Pulang ke Medan Urus Tiket Mudik ke Brazil

Ridwan juga mengatakan, pertautan yang telah ditandatangani oleh Presiden ini juga menjadi tantangan atau hambatan berat bagi pemerintah. Lantaran pengangkatan honorer ini juga akan dikaji bagaimana dan darimana mereka (P3K) akan menerima gaji. Bila penambahan jumlah tenaga kerja pegawai negeri sipil, menurutnya akan membuat pemborosan bagi daerah, sehingga APBD-nya nanti tidak bisa digunakan untuk pembangunan.

"Dan terutama tantang atau yang menjadi hambatan kita adalah, jumlah anggaran yang sediakan untuk mengaji mereka. Kabupaten/kota itu APBD-nya sudah terserap untuk mengaji ASN, jadi kalau dia masih ditambah untuk P3K, jadinya APBD untuk stimulus pembangunan semakin kecil gitu. Masih ada banyak perhitungan yang akan dilakukan lagi," kata dia.

Cinta Pandangan Pertama, Pria Ini Nekat Berhenti Bekerja demi Bertemu Gadis Pujaannya yang Misterius

Sempat Jatuh saat Antre Program GISA, e-KTP Milik Kakek Jet Tjie Jung Antarkan Petugas ke Rumah

Jangka waktu atau rencana berlaku peraturan ini juga masih dalam pertimbangan pemerintah Pusat. Seluruh tenaga honorer ke depannya akan mendapatkan status baru, baik itu bagi mereka (honorer) yang mendekati masa akhir kerja atau pensiun. Akan ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada mereka yang mendekati masa pensiun.

Komunitas Perempuan Hari Ini Ajarkan Remaja Sei Mati Kenali Potensi dan Menghargai Diri Sendiri

Eben Gunakan Uang Curian Beli Sepeda Motor, Ditembak Polisi saat Berusaha Kabur

"Jadi para honorer yang mendekati masa pensiun, atau selesai kerjanya karena batas usia, akan mendapatakan gelar P3K. tetapi bagi mereka yang setahun atau lebih mendekati masa pensiun. Jadi setelah dinilai atau mereka akan dikontrak untuk menerima jabatan sebagai P3K, ini juga berdasarkan penilaian yang dilakukan pejabat pegawaian," katanya.

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved