Breaking News:

Edy Rahmayadi Diprotes Bupati Samosir, Dianggap Tidak Adil Soal Pembagian Hasil Pajak PT Inalum

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima PAP sebesar Rp 554 miliar, dari hasil sengketa penggunaan permukaan air dengan PT Inalum.

Editor: Royandi Hutasoit
Humas Pemprov Sumut
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi 

TRIBUN-MEDAN.com-Kabupaten Samosir bakal memperoleh hasil pajak air permukaan (PAP) PT Inalum sebesar Rp 5,4 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2019.

Melihat besaran pajak tersebut, Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyebut, pembagian PAP PT Inalum itu sama sekali tidak adil sehingga pihaknya bersikap menolak.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengundang kita dan tidak transparan terhadap Pemda di kawasan Danau Toba untuk membicarakan masalah pembagian PAP termasuk Samosir sebagai salah satu daerah sentral di kawasan Danau Toba," terang Rapidin, Jumat (14/12/2018).

Rapidin mengingatkan, Kabupaten Samosir telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa berupa alam Danau Toba, dimana Kabupaten Samosir mempunyai garis pantai sepanjang 65 persen dari seluruh garis pantai Danau Toba.

Artinya, sambung Rapidin, Kabupaten Samosir secara geografis 65 persen mempunyai kepemilikan Danau Toba dan air dari Danau Toba digunakan sebaga sumber daya oleh PT Inalum untuk menggerakkan turbin yang ada di Sigura-gura, menghasilkan energi listrik dalam pengolahan biji aluminium di Kuala Tanjung.

"Tak logis ada daerah-daerah yang tidak ada hubungan geografis dengan Danau Toba boleh memperoleh pembagian berlipat-lipat dibanding daerah yang langsung bersentuhan dengan Danau Toba," tukasnya.

Sebagai contoh kata Rapidin, di Papua pemerintah mengambil alih saham 51 persen dari PT Freeport dan pemerintah memberikan kepemilikan saham sebesar 10 persen kepada Papua.

"Maka kami mohon ke Pak Gubernur untuk lebih adil serta transparan dalam pembagian PAP ini," terangnya.

Rapidin menegaskan, dia selaku Bupati Samosir segera menyampaikan surat protes ke Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

"Kita menolak SK Gubernur Sumater Utara No 188.44/355/KPTS/2018 tentang formula penghitungan penetapan besaran belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara," katanya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved