Breaking News:

Caleg Cantik Dara Nasution asal Siantar Optimistis meski Larangan Poligami PSI Dapat Penolakan

"Kita optimistis di negara ini masih ada orang-orang yang progresif, satu visi dan misi dengan PSI soal larangan poligami," imbuhnya.

psi.id
Caleg PSI Dara AK Nasution kelahiran Siantar 

Juru bicara PSI Dara A.K Nasution usai mengikuti diskusi publik bertajuk Bisakah <a href='https://medan.tribunnews.com/tag/poligami' title='Poligami'>Poligami</a> di Indonesia Dilarang? di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Juru bicara PSI Dara A.K Nasution usai mengikuti diskusi publik bertajuk Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang? di Jakarta, Sabtu (15/12/2018). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)

Menanggapi penolakan PKS, Dara mengatakan argumen PKS tidak tepat jika didasarkan hanya pada permasalahan agama.

"PSI tidak membawa larangan poligami ini ke perdebatan teologis dan tidak tepat dibawa ke sana. Ini adalah fakta sosial yang terjadi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta diskriminasi bagi perempuan," kata.

Dara menambahkan, setiap partai memang memiliki sikapnya masing-masing mengenai larangan poligami. Namun, jika ada sikap partai yang menolak, PSI akan terus berjuang mengubah Undang-Undang yang dinilai diskriminasi. "Itu terserah teman-teman PKS kalau memang mendukung poligami. Di sini, PSI menolak perda-perda negatif," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menolak gagasan PSI yang ingin melarang poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara.

Sekretaris bidang Polhukam DPP PKS Suhud Aliyudin menegaskan, poligami merupakan bagian dari syariat Islam yang jelas aturannya.

Walaupun bukan merupakan kewajiban bagi semua orang Islam, namun hukum poligami tidak bisa dihilangkan.

Ia juga menegaskan, poligami adalah permasalahan yang sudah selesai dan tak perlu ada perdebatan lagi.

"Jadi kalau mereka angkat soal itu sebagai bahan kampanye mereka, artinya mereka setback. Yang ada hanya kegaduhan yg tidak produktif," kata Suhud saat dihubungi, Jumat (14/12/2018).

Jika PSI menjadikan permasalahan agama, khususnya syariat Islam sebagai isu politik, Suhud menilai hal itu berpotensi mendapat reaksi keras dari umat Islam.

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved