Perkara Kasus Ijazah Palsu JR Saragih Tak Kunjung Masuk Meja Hijau, Ada Apa?

Polda Sumut didesak agar mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus pemalsuan ijazah JR Saragih

Perkara Kasus Ijazah Palsu JR Saragih Tak Kunjung Masuk Meja Hijau, Ada Apa?
Tribunnews.com/A Prianggoro
JR Saragih. (Tribunnews.com/A Prianggoro) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polda Sumut didesak agar mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus pemalsuan ijazah JR Saragih pada saat mencalonkan diri pada kompetisi Pemilihan Gubernur Sumut. 

Desakan tersebut diungkapkan Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) Safaruddin usai mengetahui kabar bahwa kasus JR Saragih kadaluarsa.

Safaruddin menyesalkan pernyataan Aspidum Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Edyward Kaban, yang menyebutkan kasus pemalsuan ijazah JR Saragih kadaluarsa karena limit waktu pelimpahan sudah lewat berdasarkan Undang-undang Pemilu.

"Tidak bisa pernyataan itu hanya sebatas omongan saja. Kalau memang sudah kadaluarsa, kejaksaan harus keluarkan surat penghentian penuntutan sedangkan Polda Sumut juga harus keluarkan SP3, karena dulu tersangka kasus ini kan hanya tinggal menunggu pelimpahan dari Polda Sumut tapi tidak ada kelanjutan," ucap Safaruddin.

Padahal sebelumnya, JARI sudah pernah menyurati Polda Sumut pada Juli 2018, untuk mempertanyakan apakah berkas perkara JR Saragih sudah dilimpahkan.

"Tetapi, tidak ada balasan sampai sekarang apakah sudah dilimpahkan atau tidak. Harusnya, itu disegerakan. Apalagi JR Saragih itu kan sudah jadi tersangka," ungkapnya.

Dia menuding, Undang-undang Pemilu justru dijadikan para penegak hukum jadi celah untuk menghentikan sebuah kasus dengan dalih batas waktu yang kadaluarsa.

"Jangan semua dikait-kaitkan dengan UU Pemilu. Memang benar kasus dia ini pada saat proses pemilu. Tetapi kan ini pemalsuan ijazah, ada pidananya Pasal 263. Ancamannya itu enam tahun penjara," bebernya.

Ia khawatir jika aparat hukum berpatokan pada UU Pemilu dan mengabaikan unsur pidana yang dilakukan seorang tersangka, ini akan menciderai proses penegakan hukum yang ada.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved