Disebut Pungli Calon Penerima Bedah Rumah, Ini Pernyataan Pejabat Pemkab Dairi

Kabid Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maringan Bancin lalu mengajak ketiganya berdialog

Disebut Pungli Calon Penerima Bedah Rumah, Ini Pernyataan Pejabat Pemkab Dairi
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Suasana dialog antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dairi bersama tiga warga calon penerima bedah rumah di Dusun Sikunihan 2, Desan Pegagan, Kecamatan Sumbul pada Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Tiga orang wanita yang merupakan warga Dusun Sikunihan 2, Desan Pegagan, Kecamatan Sumbul pada Selasa (18/12/2018) mendatangi kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang sambil membawa poster. 

Kedatangan Hotmanintan br Banjarnahor, Rustina br Sitanggang dan br Bakkara ingin mempertanyakan kelanjutan kepesertaan sebagai calon penerima bedah rumah.

Hal itu dilakukan, karena mereka mengaku telah menyerahkan sejumlah uang, namun pengerjaan rumah yang dinantikan tak kunjung mendapat penjelasan.

Menanggapi tudingan tersebut, Kabid Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maringan Bancin lalu mengajak ketiganya berdialog bersama dengan stakeholder lainnya. Selain itu turut dihadirkan juga pemilik ulayat yang berada di tempat tinggal ketiga wanita tersebut, Nelson Lumban Gaol.

"Mereka ini masih calon penerima bedah rumah. Rustina boru Sitanggang diawal memang ada namanya sebagai kelompok penerima bedah rumah, tetapi akhirnya dia menyatakan tak sanggup ikut bedah rumah karena secara swadaya. Bahkan Rustina melampirkan surat pernyataan bermaterai, mengundurkan diri menjadi peserta program bedah rumah," jelas Maringan, Selasa.

Pasca-pengunduran diri itu, ketua kelompok bedah rumah dikawasan tersebut kemudian menunjuk warga lainnya yaitu boru Bakkara sebagai pengganti Rustina br Sitanggang, sebagai calon penerima bedah rumah. Mengetahui hal itu, Rustina tak menerima dan membuat pernyataan bertolak belakang dari sebelumnya.

"Ini kan aneh. Kok bisa pulak boru Sitanggang protes penunjukkan boru Bakkara dan belakangan menyatakan sanggup bedah rumah secara swadaya. Mereka yang berkonflik, kok berimbas kepada program. Jadi sampai sekarang belum ada diproses dan di SK-kan kalau mereka sebagai peserta bedah rumah," ungkap Maringan.

Sementara terkait tudingan Hotmanintan br Banjarnahor mengenai adanya pungutan liar, Maringan dengan tegas membantah. Ia pun meminta kepada masyarakat yang menjadi peserta program bedah rumah untuk datang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dairi, agar mendapat klarifikasi.

"Kalau boru Banjarnahor dia mengatakan ada pengutipan di tahun 2013. Saya nggak tahu karena saya baru 2 tahun disini. Tapi dari penjelasan pengawas lapangan, ada uang Rp 200 ribu untuk pengurusan surat tanah ke tuan takur atau pemilik ulayat bukan untuk bedah rumah, bukan ke kami," ujarnya.

Sementara pemilik ulayat di Dusun Sikunihan 2, Desa Pegagan 2, Sumbul, Nelson Lumban Gaol membenarkan ada melakukan pengutipan sejumlah uang kepada warga yang menduduki tanahnya, untuk pengurusan surat tanah.

Surat tanah dibutuhkan warga sebagai salah satu syarat agar bisa menjadi peserta program bedah rumah. Namun, sebagai pemilik ulayat Nelson mengaku tidak ada menetapkan besaran dana yang harus diberikan, sebab hal itu murni untuk kepentingan warga.

"Itu bukan pengutipan uang, itu uang untuk surat hak alas tanah dan itu sudah disepekati bersama. Nggak ada saya patok, ada yang Rp 200 ribu, ada yang Rp 300 ribu, tergantung kesanggupan mereka," sebutnya.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved