KontraS Menilai yang Dialami Farid Wajdi Adalah Bentuk Kriminalisasi

Farid dilaporkan, lantaran pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik hakim MA.

KontraS Menilai yang Dialami Farid Wajdi Adalah Bentuk Kriminalisasi
Tribun Medan/Alija Magribi
Koalisi Rakyat Sumatera Utara Bersih (KORSUB) demo di PN Medan, Selasa (18/12/2018), tuntut Ketua MA Hatta Ali mundur dari jabatannya. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dukungan demi dukungan terus berdatangan kepada Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, yang dilaporkan oleh para Hakim Mahkamah Agung.

Farid dilaporkan, lantaran pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik lembaga tersebut.

Dukungan mulai dari penandatanganan petisi hingga unjuk rasa sudah dilakukan untuk membela Farid.

Para aktivis gerakan mengeluarkan statemen menohok, mengkritik para 'Wakil Tuhan' itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menilai, apa yang dialami Farid adalah bentuk kriminalisasi.

KontraS sampai menduga, ada upaya pelemahan terhadap KY sebagai lembaga pengawas kehakiman.

"Berbicara Farid Wajdi dalam kapasitasnya sebagai juru bicara KY. Mereke dimandatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam Lubis, Selasa (18/12/2018).

"Oleh sebab itu, laporan polisi yang dilakukan para hakim MA adalah tindakan berlebihan dan kontraproduktif dalam mendorong upaya peradilan yang bersih," sambungnya.

Masih kata Amin, kasus ini juga sudah menciderai kebebasan pers. Karena Farid Wajdi yang menjadi narasumber dan memberi pendapatnya malah dilaporkan.

Bisa jadi narasumber yang diminta berpendapat malah akan dilaporkan. Ini menimbulkan satu ketakutan baru.

Khususnya, bagi lembaga yang konsentrasi pada pengawasan pemerintahan. Ini adalah bentuk pembungkaman kepada kebebasan berbicara dan berpendapat.

"Kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara bijak tanpa harus membawa ke jalur hukum," harapnya.

"MA harusnya bersinergi dengan KY untuk sama-sama mewujudkan peradilan yang sehat, bersih dan benar-benar menjadi tempat bagi semua orang untuk mendapatkan keadilan," pungkas Amin.

(cr9/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved