BPJS Kesehatan: Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan Paling Lama 28 Hari Sejak Dilahirkan

Perpres baru tersebut bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan 28 hari sejak dilahirkan

BPJS Kesehatan: Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan Paling Lama 28 Hari Sejak Dilahirkan
Istimewa
BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam, Rita Masyita Ridwan menyebut saat ini sudah ada keluar Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2018 yang kemudian menyempurnakan payung hukum sebelumnya. 

Ia mensosialisasikan untuk saat ini orang tua tidak lagi perlu mendaftarkan bayi yang masih ada di dalam kandungan seperti ketentuan yang sebelumnya.

Dalam Perpres baru tersebut bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 

Disebut jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orangtuanya sebagai peserta PBI.

"Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS maka diberlakukan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Maka dari itu kami menghimbau para orangtua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,"kata Rita.

Rita Masyita Ridwan menyebut dengan munculnya Perpres 82 tahun 2018 memberi penegasan mengenai denda bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. 

Status kepesertaan JKN-KIS seseorang disebut akan dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila peserta menunggak lebih dari satu bulan. 

Ia menjelaskan status kepesertaan JKN-KIS peserta akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Disebut kalau ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

" Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan tambah satu bulan berjalan kalau mau aktif lagi kartunya. Walaupun menunggak selama dua tahun contohnya. Sekarang itu aturannya menjadi 24 bulan. Kalau mau aktif lagi harus dibayar tunggakan selama 24 bulan itu kalau menunggak lebih dari 24 bulan misalnya. Makanya bayarlah iuran tepat waktu," kata Rita. (dra/tribun-medan.com).

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved