Viral Medsos

Viral Ancaman BPJS Kesehatan di Media Sosial, tak Bisa Urus SIM & Paspor dll Per Januari 2019 . . .

Viral lagi sanksi baru bagi warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang akan berlaku 1 Januari 2019.

Viral Ancaman BPJS Kesehatan di Media Sosial, tak Bisa Urus SIM & Paspor dll Per Januari 2019  . . .
sreenshot/medsos
Viral Ancaman BPJS Kesehatan di Media Sosial, tak Bisa Urus SIM & Paspor dll Per Januari 2019 . . . 

TRIBUN-MEDAN.COM - Viral lagi sanksi baru bagi warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang akan berlaku 1 Januari 2019.

Ternyata kabar seperti ini juga sempat viral, hampi sama seperti tahun  lalu.    

Baca: Maia Estianty Dapat Kejutan di Momen Spesial Hari Ibu, Bersama Suami Irwan Mussry & Kado Dul Jaelani

Tak tanggung-tanggung, bahkan menurut kabar yang beredar, ancaman bagi masyarakat tersebut berupa dipersulitnya untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Sertifikat tanah, Paspor dan lainnya.

Berikut pesan yang jadi viral di media sosial:

Hati hati yg ga punya BPJS karna thun dpn akan sulit ut kepengurusan bahkan ga bisa ngurus berkas... Simak..... 

INFO UNTUK PESERTA BPJS MANDIRI

1. Sistem pembayaran BPJS mandiri mulai September 2016 1 no virtual account berlaku untuk 1 keluarga (sesuai jumlah anggota keluarga yang tertera pada KK.
>Bila ada anggota keluarga menunggak, maka keluarga akan terkena dampaknya. 
>>Peserta diwajibkan membayar BPJS, karena tagihan BPJS dan denda tetap berjalan mesti kartu BPJS tidak aktif. Jadi jangan kaget kalau cek tagihan bisa sampai jutaan. Digunakan atau tidak BPJS, tetap wajib bayar. 
>>>Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan. 
>>>>Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 
>>>>>Tagihan BPJS akan berhenti jika meninggal dengan SYARAT melaporkan ke BPJS dan melunasi tunggakan jika ada.

2. Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan BERSIFAT WAJIB dan mencakup seluruh penduduk Indonesia sehingga TIDAK ADA proses penghentian keanggotaan JKN.

Peserta HANYA BISA berhenti ketika data kematian atau meninggalnya peserta BPJS dilaporan dan masuk data base BPJS.

3. Sanksi bagi yang tidak memiliki BPJS tidak akan mendapat layanan publik. Lihat Peraturan Presiden no 86 tahun 2013 pasal 9. Layanan publik di maksud meliputi
> SIM
>> STNK
>>>Sertifikat tanah
>>>> paspor
>>>>> IMB

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved