Honorer tanpa Gaji Berharap Jadi PPPK, Sekda: Aku Pun Tak Tahu Kapan Dibuka!

Sri yang sudah menjadi honorer selama tujuh tahun ini telah mengajukan diri sebagai tenaga sukarela.

TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Ratusan honorer melakukan demo di depan Kantor DPRD Simalungun, beberapa waktu lalu. 

"Kalau sukarela ini kan tak jelas penggajiannya sumbernya dari mana. Namanya gak digaji ya gimanalah. pengorbananlah dibilang sukarela. Kalau dibilang jadi TKS kedepannya jelas, gak masalah,"ujarnya sembari mengatakan ada 25 perawat di Puskesmas Sindar Raya yang diberhentikan.

Bahkan, kata Sri yang diberhentikan ada yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Semua yang bekerja sebagai sukarela sangat berharap diangkat dengan PPPK. Apalagi usia untuk mengikuti CPNS tidak bisa lagi.

"Ada yang lebih lama yang mengabdi. Umur juganya sudah tidak cukup syarat CPNS. banyaklah yang mengharap PPPK,"katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Simalungun Gideon Purba menegaskan tidak tahu kapan dibuka PPPK. Saat disinggung banyak honorer yang bekerja tanpa dibayar asal masuk PPPK, Gideon mempersilakan. Namun, ia tidak akan menanggungjawabi itu.

"Itu gak ada kita atur. Terserah mau kerja atau tidak. Ada ruangannya atau tidak. PPPK saja kita tidak tahu dimana, entah kapan dibuka pun gak tahu. Kita tanya Menpan nanti. kita terima aja kalau mau,"katanya.

Gideon menjelaskan tidak ada pemecatan terhadap honorer. Katanya, pemberhentian itu sesuai dengan masa berlaku surat keputusan (SK).

"Tidak ada pemecatan. Honorer itu SK nya pertahun. berlaku sampai 31 Desember. Habis masa berlaku bekerja di situ. Yang tidak dikeluarkan SK istirahat dulu lah,"katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Simalungun melakukan pemecatan terhadap 400 honorer. Honorer itu diberhentikan sejak Senin (4/1/2019).

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved