Reaksi Bambang Widjojanto setelah Dicoret KPU dari Panelis Debat Capres, Disampaikan via WA

TRIBUN-MEDAN.com - Nama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo ditarik dari daftar panelis debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan, penarikan dua calon panelis ini merupakan permintaan dari tim kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.

"Ada dua nama, yakni Pak Adnan (Topan Husodo) dan Pak Bambang Widjojanto, masing-masing itu diusulkan oleh paslon 01 dan 02," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (4/1/2019) malam.

"Paslon 01 dan 02 pada rapat tadi memutuskan untuk mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. Nah yang dikurangi adalah Pak BW dan Pak Adnan," sambungnya.

Wahyu mengatakan, penarikan kedua nama calon panelis ini telah disepakati kedua tim kampanye, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain dua nama tersebut, lima nama calon panelis debat pertama masih sama dengan susunan awal.

Sementara satu nama lainnya masih belum ditentukan. Nama-nama calon panelis debat yang disepakati yaitu, Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara), dan Margarito Kamis (Ahli Tata Negara).

Sementara satu orang lainnya adalah unsur pimpinan KPK yang saat ini masih dalam konfirmasi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo tak mempermasalahkan pencoretan namanya dari daftar panelis debat pertama calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Ia menghormati keputusan itu sebagai wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi nothing to loose aja, karena memang kami diminta terus bersedia, lalu tidak jadi diminta (jadi panelis debat) kami tetap legowo,” kata Adnan saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Adnan menyebutkan, ICW menerima permintaan KPU sebagai panelis karena ingin membantu proses dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Ia menilai, dengan menerima permintaan menjadi panelis, ICW memiliki kesempatan untuk memperdalam para capres-cawapres soal strategi pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, meski akhirnya tak jadi panelis, ICW akan tetap menggunakan perannya untuk memberikan catatan, kritik, dan masukan terkait visi dan misi pemberantasan korupsi.

"Dan itu tetap akan kami sampaikan kepada publik luas dengan berbagai instrumen yang ada,” ujar Adnan.

Sebelumnya, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo telah memberikan tanggapan melalui akun Facebook miliknya.

Ia menuliskan sebagai berikut: 

"Kabar mengejutkan baru saja tiba, ICW dicoret dari panelis debat pertama capres, padahal besok adalah rapat pertama panelis. Alasan KPU, keputusan mendadak ini kesepakatan tim paslon 1 dan paslon 2. Mengejutkan karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis. Kami tak perlu menduga apapun, yg pasti ketika KPU meminta kami ambil bagian dalam proses demokratisasi ini, kami sangat terbuka terlibat, jikapun tidak, kami tetap memiliki peran yg sama tanpa diminta oleh siapapun."

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan pencoretan namanya dari Komisi Pemilihan Umum lewat pesan WhatsApp.

"Saya baru baca Whatsapp ba'da Subuh ini dari KPU. Informasinya benar," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com lewat pesan singkat, Sabtu (5/12/2018).

Bambang mengaku tidak mempermasalahkan pencoretan namanya.

Menurut dia, hal itu merupakan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Biarlah yang terbaik untuk bangsa ini yang kelak akan terjadi. Semoga kemuliaan yang menjadi tujuan serta setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didoakan hanya untuk kemaslahatan," kata dia.

Faktanya, kata Bambang, intensitas kejahatan korupsi masih menyandera dan kian kuat mencengkram bangsa ini.

Sehingga, ada banyak peluang untuk berkiprah dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dimanapun.

"Sudah 73 tahun kemerdekaan, semoga janji Republik sesuai pembukaan konstitusi untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera diwujudkan oleh Presiden yg akan dipilih rakyat di April tahun 2019 ini," kata dia.

"Semoga akal sehat dan kewarasan tetap menuntun bangsa," lanjut Bambang

Sebelumnya Sekretaris Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan netralitas panelis dalam debat Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menjadi panelis.

Hasto meminta KPU mendengarkan masukan masyarakat juga mengenai hal ini.

"Ketika ada yang memberikan masukan tentang Bambang Widjojanto dan kemudian yang lain, itu KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap pendapat tersebut karena syarat panelis netral itu sangat penting," ujar Hasto di Posko Cemara, Minggu (30/12/2018).

Hasto mengatakan, rekam jejak Bambang Widjojanto harus menjadi perhatian.

Pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017, Bambang menjadi tim pakar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno kini menjadi calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Rekam jejak yang disampaikan bahwa pernah jadi partisan dalam kontestasi pilkada, itu harusnya didengarkan oleh KPU," kata dia.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali.

Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Bambang Widjojanto dan Koordinator ICW Dicoret dari Daftar Panelis Debat Pilpres" dan "Dicoret dari Panelis Debat Pilpres, Ini Kata Bambang Widjojanto"