Breaking News:

Divonis Satu Tahun Penjara, Mantan Kadis Koperindag Tapanuli Selatan Mengaku Pusing

"Pusing aku, Gak Ngudeng aku, hilang konsentrasiku sama putusan hakim ini," ucapnya saat meninggalkan ruang Cakra 3 PN Medan.

Penulis: Alija Magribi |
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Korupsi pembangunan revitalisasi pasar tradisional, Kadis Koperindag Tapsel dan Rekanan Koperasi diputus pidana penjara selama satu tahun di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/1/2019) 

Untuk Nurhayati Hasibuan, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, Denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Tak hanya itu, Majelis juga mewajibkan Nurhayati membayar Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Putusan pidana penjara keduanya jatuh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang pada persidangan sebelumnya menuntut selama 1 tahun, 6 bulan. Meski demikian denda dan uang pengganti yang dituntut jaksa, jatuh sesuai dengan vonis majelis hakim.

Diketahui dalam perkara ini, Awaluddin selaku orang nomor satu di Dinas Koperindag Tapanuli Selatan hendak menjalankan program Bantuan Sosialisasi Pasar Tradisional yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM pada Mei 2014.

Awaluddin dan stafnya kemudian mencari koperasi mana yang dapat diajukan untuk menjalankan program tersebut.

"Setelah melakukan survey, Awaluddin menetapkan Koperasi Wanita Saroha sebagai sasaran yang layak menjalankan program dengan anggaran mencapai Rp 900 juta itu, padahal, koperasi tersebut masih belum layak menjalankan program Bantuan Sosialisasi Revitalisasi Pasar Tradisional. Awaluddin dan Nurhayati berupaya memenuhi proposal tersebut dengan mengolah data sedemikian rupa," ucap JPU.

Koperasi Wanita Saroha akhirnya ditetapkan sebagai peserta program, Namun dalam pengerjaannya sejumlah bangunan fisik tampak tak sesuai dengan kontrak pembangunan Pasar. Pembangunan Pasar yang terletak di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten. Tapanuli Selatan itu pun dinilai merugikan negara.

Puncaknya, Ahli dari BPKP melalui audit penghitungan kerugian negara menyatakan bahwa nilai pembayaran dana tidak sebanding dengan nilai prestasi pengerjaan. proyek pembangunan pasar tersebut tidak dapat berfungsi dengan semestinya sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 288 juta.

(cr15/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved