JPPR Sumut Ingatkan Anggota DPRD Sumut Agar Masa Reses Bukan Untuk Berkampanye

Darwin Sipahutar menyoroti banyaknya anggota DPRD Sumut yang mencalonkan kembali menjadi legislator pada pemilu 2019

JPPR Sumut Ingatkan Anggota DPRD Sumut Agar Masa Reses Bukan Untuk Berkampanye
Tribun Medan/ Darwin Sipahutar
Koordinator Daerah Sumatera Utara JPPR, Darwin Sipahutar (tengah) melakukan sosialisasi beserta fungsionaris JPPR lainnya 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar menyoroti banyaknya anggota DPRD Sumut yang mencalonkan kembali menjadi legislator pada pemilu 2019 lebih memilih untuk berkampanye dibanding menyerap aspirasi masyarakat saat reses.

Menurutnya, hal ini sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran kampanye dikarenakan masa kampanye pemilu 2019 yang besertaan dengan reses anggota DPRD Sumut ke daerah pemilihannya.

Bagi Darwin, jika anggota DPRD petahana yang mencalonkan diri kembali melakukan kampanye saat masa reses, hal tersebut termasuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

"Pelanggaran itu bisa saja dengan memanfaatkan fasilitas negara dan penyalahgunaan anggaran negara saat kunjungan kerja,"ujar Darwin melalui aplikasi whatssap, Selasa (5/1/2018).

Masa reses anggota DPRD Sumut yang dimulai 15 – 22 Januari 2019, ujar Darwin harus diawasi lebih ketat agar tidak salah dalam memaknai reses dan penggunaan anggaran negara.

Menurutnya apabila di dalam reses tersebut mengumpulkan orang banyak, maka hal tersebut sudah masuk kategori kampanye rapat umum dan termasuk unsur pelanggaran pemilu.

"Misalnya dalam reses tersebut menawarkan diri untuk didukung dan pilih kembali pada pemilu mendatang juga termasuk pelanggaran kampanye, maka harus dapat dibedakan antara masa reses dengan masa kampanye,"ungkapnya.

Masa reses, lanjut Darwin yakni menyerap aspirasi di daerah pemil8han masing-masing-yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk diteruskan ke pemerintah daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumut .

"Hal itu sebagai bagian dalam perencanaan pembangunan, bukan malah berkampanye," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved