Breaking News:

Kanwil Kemenkumham Upayakan 33 Ribu Warga Binaan di Sumut Punya Hak Memilih Presiden

Joshua belum siap menyimpulkan persentase perekaman data yang dilakukan Disdukcapil terhadap warga binaan dan tahanam.

Penulis: Alija Magribi |
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Kalapas Klas IIA Binjai Maju Amintas Siburian menunjukkan jumlah data Warga Binaan Lapas, Kamis (25/10/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumut berupaya memfasilitasi hak pilih warga binaan yang saat ini berjumlah 33.000-an.

Untuk itu, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Lapas dan Rutan yang tersebar di wilayah Sumut telah berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat.

Terkait hal ini, Humas Kanwil Kemenkumham Sumut Joshua Ginting mengatakan proses penjeputan rekam data e-KTP telah dikordinasikan dengan Disdukcapil Sumut dan daerah.

Ujarnya, proses tersebut hingga detik ini masih berlanjut.

"Masih berlanjut semuanya, Koordinasi kita baik dengan mereka (Disdukcapil). Tapi proses perekaman bertahap. Mereka sudah mendatangi UPT kita dengan fasilitas yang mereka bawa sendiri," ucap Joshua Ginting, Selasa (15/1/2019).

Namun, Joshua belum siap menyimpulkan persentase perekaman data yang dilakukan Disdukcapil terhadap warga binaan dan tahanan.

"Belum kita rekap, soalnya ini masih berlangsung," ujarnya.

Joshua menguraikan bahwa dalam proses pemilihan umum nantinya, Kanwil Kemenkumham Sumut berupaya agar para terhukum tersebut dapat memilih baik legislatif maupun eksekutif. Namun lantaran banyaknya hambatan, akan lebih diutamakan pemilihan tingkat pusat (Presiden).

"Kita mengupayakan dari DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, atau DPR RI, DPD juga bisa dipilih warga binaan dan tahanan. Tapi mengingat banyaknya hambatan kita utamakan dulu bisa memilih Presiden," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved