Terkait Kasus Suap Meikarta, Begini Klarifikasi Mendagri: Diselesaikan Sesuai Aturan yang Berlaku

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta

Terkait Kasus Suap Meikarta, Begini Klarifikasi Mendagri: Diselesaikan Sesuai Aturan yang Berlaku
Kompas.com
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019), oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Dalam sidang tersebut, Neneng yang hadir sebagai saksi menyebutkan, Tjahjo sempat meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

Saat itu, dia menghadiri rapat bersama Deddy Mizwar yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tersebut, Deddy meminta agar persetujuan perizinan Meikarta ditunda terlebih dulu.

Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kedua kiri) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar.
Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kedua kiri) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18)
 

Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari gubernur Jawa Barat. Setelah rapat selesai, Neneng mengaku mendapatkan telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

"Saat itu, saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” ucap Neneng mengulang perkataan Tjahjo, Senin (14/1/2019).

Neneng pun mengaku mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. "Saya jawab, baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," tutur Neneng.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa KPK akan mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut serta fakta-fakta lain terkait kasus Meikarta yang masih pada tahap penyelidikan sampai saat ini.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa unsur dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono.

Febri mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah untuk mengonfirmasi satu hal yang dipandang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan terkait dengan rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perizinan Meikarta.

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved