Jurnalis Protes Keras PPID Taput yang tidak Terbuka

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara
 

TRIBUN-MEDAN.COM, TARUTUNG - Sejumlah awak media di Kabupaten Tapanuli Utara mengakui ada ketidakterbukaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

Awak media juga disebut-sebut terintimidasi dengan jawaban tidak memuaskan dari pejabat berwenang.
 

“Kemarin saja kita di intimidasi pejabat eselon dua BPBD Taput. Kita klarifikasi malah reaksi tidak memuaskan dari saudara YC", kata Dahlia Simorangkir, salah seorang jurnalis di Taput.
 

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkab Tapanuli Utara butuh penajaman pemahaman Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
 

Menanggapi dugaan intimidasi yang dialami kalangan pers ( Dahlia Simorangkir), Mampe Silalahi pemerhati KIP dari kalangan wartawan menyesalkan kejadian itu. Dia meminta penajaman pemahaman setiap pejabat tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 

“Jangan sampai ada pejabat yang abai atau mengabaikan KIP untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dan pejabat harus satu pemahaman akan Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam mewujudkan pemerintahan Taput yang bermartabat,” kata Mampe Silalahi.
 

Pengalaman ini juga pernah dialaminya dari sejumlah pejabat yang ditugasi berhubungan dengan pers.
 

“Pasalnya masih banyak pejabat publik belum paham tentang undang-undang tersebut meskipun sudah kerap disosialisaikan sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang lebih massif,” ungkapnya.
 

Maruli Panjaitan SPd ketua Komisi A (membidangi pers) DPRD Tapanuli Utara, saat diminta tanggapan terkait ketertutupan informasi di lingkungan OPD Taput belum bersedia memberikan komentar.
 

“Besok pada sesi paripurna PAW anggota DPRD saja kita ketemu ya”, jawab Maruli Panjaitan.

(Jun-tribunmedan. com)