Jelang Pemilu, Cipayung Sumut Ingatkan Aparatur Negara Jaga Netralitas: Birokrasi Bisa Hancur!

Laporan Wartawan Tribun-Medan/Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Cipayung Sumatera Utara, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang perhelatan pemilu serentak 2019.

Seperti di ketahui Cipayung terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Kelima organisasi tersebut mengadakan diskusi publik bertajuk "Menakar netralitas Aparatur Negara di Pemilu 2019", bertempat Djong Cafe, Selasa (22/1/2019).

Ketum DPD GMNI Sumut Faith Manalu mengatakan, diskusi tersebut membahas hiruk pikuk pilpres dan pileg termasuk seluruh pihak akan terlibat dalan pesta demokrasi ini dari mahasiswa, petani, buruh dan Aparatur sipil Negara.

Faith mengatakan, Aparat Sipil Negara ( ASN) bakal dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 15 juta, jika ikut melakukan kampanye bersama calon legislatif maupun calon presiden.

"Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu caleg dan capres," ujarnya.

Faith menjelaskan, bagi pihak yang terbukti melanggar Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu, terancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Namun, menurut Faith, bila ASN menunjukkan kecondongan mereka terhadap salah satu calon, akan menimbulkan perpecahan yang besar dalam birokrasi negara, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu Komda PMKRI Sumbagut, Pamo Maholae mengatakan pihaknya juga telah melakukan diskusi bersama Komisi Pemiihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

"Kami menilai aparatur negara harus netral, tidak membawa-bawa masyarakat dalam kepentingan politik golongan tertentu," ujarnya.

Di lain pihak, Korwil GMKI Sumut - NAD, Gito Pardede menjelaskan, pihaknya melakuka kritik keras kepada oknum Kepala Daerah yang jelas-jelas memberikan dukungan kepada salah satu calon dan kekuatan politik.

"Kami meminta KPU dan Bawaslu agar konsosten dalam memperlakuan segala regulasi yang menyangkit dengan netralitas aparatur sipil negara," ungkapnya.

Senada dengan Gito, Ketum Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi memaparkan,pihaknya juga berharap netralitas dari alat negara yakni TNI dan Polri.

Menurutnya, tensi politik yang tinggi dapat menyeret oknum TNI dan Polri untuk terlibat dalam politik praktis.

"Sehingga kami berharap betul TNI dan Polri, tetap netral serta bahu membahu mengawal keutuhan bangsa," ungkapnya.

Menutup diskusi, Ketum PKC PMII Sumut Azlan Hasibuan menegaskan Cipayung berkomitmen mengawal pilpres dan pileg sebagai pesta demokrasi yang demokratis.

"Netralitas aparat negara merupakan kunci sukses terselenggaranya pemilu nanti," pungkasnya.

(gov/tribun-medan.com)