Polres Siantar Selidiki Dana JKN 2018, Kadis Kesehatan: Saya Tidak Ada Dipanggil

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih mengaku telah memberikan data

Polres Siantar Selidiki Dana JKN 2018, Kadis Kesehatan: Saya Tidak Ada Dipanggil
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Kepala Dinas Kesehatan Kota Siantar dr Ronal Saragih saat ditemui waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih mengaku telah memberikan data tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2018 ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Siantar.

Ronal mengatakan tidak ada mendatangi Polres Siantar, karena dalam surat Polres Siantar Nomor B/ 35 / I / 2019 / Rekrim Penghunjukan Staf dan Permintaan Data. Surat yang diterbitkan 14 Januari 2019 ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Siantar.

"Saya tidak ada datang ke Polres. Hanya minta data. Itu saja,"katanya via seluler, Rabu (23/1/2019).

Ronal mengaku tim Tipidkor meminta data terkait jumlah dana kapitasi JKN Tahun 2018. Namun, ia membantah ada terkait tentang penyelewengan dana.

"Gak ada suratnya itu sama saya. JKN memang betul tapi bukan untuk pemanggilan itu,"katanya dengan nada sedikit meninggi.

Saat disinggung tanggapannya tentang dugaan penyelewengan dana, Ronal tidak menjawab lugas. Ia mengatakan tidak tahu karena pihak polisi hanya meminta data dan dokumen.

Diketaahui dalam surat tersebut, Polres Siantar memaparkan alasan mengumpulkan bahan keterangan tentang dugaan penyelewengan dana kapitasi Dinas Kesehatan Kota Siantar Tahun 2018.

Sebelumnya, Kapolres Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu enggan memberikan informasi tentang pemeriksaan tiga kepala dinas terkait dugaan penyelewengan jabatan dan dugaan korupsi proyek. Ada pun tiga kepala dinas yang dipanggil yakni Kadis PU Siantar Jonson Tambunan, Kepala BKD Zainal Siahaan, dan Kepala Dinas Kesehatan dr Ronal Saragih.

AKBP Heribertus beralasan seorang kapolres itu tidak gampang. Ia mengatakan tugas kapolres itu memiliki fungsi luas. Ia mengharapkan tribun-medan.com untuk bertanya ke Kepala Satreskrim Polres Siantar AKP Demak Ompusunggu.

"Belum tahu juga berapa kepala dinas. Saya datang ke sana (kantor) sudah pada pulang. Kapolres itu satu kabupaten/kota dipikiri. Kalau reskrim satu fungsi. Kalau saya semua fungsi,"katanya.

Namun, katanya lebih baik lambat memberitahu agar tidak salah. Ia mengatakan jika sudah jelas akan mengungkapkan dugaan kasus korupsi tersebut.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved