Respons Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar Baasyir Batal Bebas hingga Moeldoko Singgung Persyaratan

Respons Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar Baasyir Batal Bebas hingga Moeldoko Singgung Persyaratan

Respons Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar Baasyir Batal Bebas hingga Moeldoko Singgung Persyaratan
KOMPAS.com/AGUS SUSANTO
Respons Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar Baasyir Batal Bebas hingga Moeldoko Singgung Persyaratan 

TRIBUN-MEDAN.COM - Respons Yusril Ihza Mahendra, Abu Bakar Baasyir Batal Bebas hingga Moeldoko Singgung Persyaratan

Penyebab Abu Bakar Baasyir tidak bisa bebas.

Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Baasyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.  

Sebab, Abu Bakar Baasyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

"Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Yusril Ihza Mahendra bersama terpidana Abu Bakar Ba'asyir di Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Jumat (18/1/2019).Yusril Ihza Mahendra bersama terpidana Abu Bakar Ba'asyir di Lapas Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Jumat (18/1/2019). (Tribunnews.com/Naufal Fauzy)

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Halaman
12
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved