KontraS Siap Turun Dampingi Warga Desa Nambiki Usai Bentrokan di Lahan PT LNK

Warga Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat membuat laporan ke Polda Sumut dan KontraS Sumut

KontraS Siap Turun Dampingi Warga Desa Nambiki Usai Bentrokan di Lahan PT LNK
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Warga diangkut paksa petugas keamanan saat terjadi bentrokan di Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Warga Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat membuat laporan ke Polda Sumut dan KontraS Sumut, pascaricuh pembersihan lahan PTPN II yang dikelola PT LNK. 

Warga yang diamankan Polres Binjai tidak terima atas dugaan tindakan represif kepolisian yang mengawal kegiatan okupasi pembersihan lahan.

Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis, membenarkan adanya laporan aduan masyarakat Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ke pihaknya. 

Hal ini terkait dugaan kekerasan dalam okupasi pembersihan lahan PT LNK yang dikawal ratusan personel Polres Binjai, TNI, dan Satpol PP.

"Pertama, kami dapat laporan pengaduan langsung dari masyarakat tadi malam, 23 Januari 2019. Bahwa telah terjadi bentrok akibat penggusuran lahan oleh PT LNK bersama kepolisian, pada Senin 21/01/19. Imbasnya beberapa masyarakat terluka," katanya, Kamis (24/1/2019)

"Menyikapi hal itu, KontraS bersama Bakumsu sepakat untuk membantu mendampingi masyarakat yang mendapat praktek kekerasan oleh aparat kepolisian, dengan membuat laporan ke Polda Sumatera Utara hari ini, 24 Januari 2019. Sejauh ini ada 3 orang yang bersedia melaporkan ke Polda. Saat ini sedang proses," jelasnya.

"Kedua, soal langkah. Saat ini kami concern soal tindak kekerasan terlebih dahulu. Selain mendampingi secara hukum terhadap korban kekerasan, kita juga akan menyurati berbagai instansi (Propam Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Kompolnas) untuk mengevaluasi jajaran Polres Binjai yang terlibat aktif dalam upaya penggusuran masyarakat. Menurut kami, cara-cara kekerasan sebagaimana video yang beredar luas dimasyarakat bukanlah satu langkah bijak yang mencerminkan kepolisian yang modern dan profesional. Apalagi persoalan dengan LNK ini bukan masalah baru. Harusnya kepolisian bisa melakukan pendekatan yang lebih manusiawi," tegasnya.

"Selain itu kita juga akan berupaya menginvestigasi lebih dalam terkait status tanah yang selama ini jadi objek konflik. Bagaimana posisi kasus sebelum menentukan langkah dalam hal mendampingi masyarakat dari sisi mempertahankan hak atas tanahnya," pungkasnya.

Kasubag Humas Polres Binjai Iptu Siswanto Ginting menanggapi hal ini mengatakan bahwa upaya warga hal yang wajar. Pihaknya siap bertanggungjawab dalam proses pembuktiannya.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved