Soal SIM Seumur Hidup, Kombes Tatan Dirsan: Ini Masalah Politik, Tak Bisa Kami Campuri

Laporan Wartawan Tribun Medan, Sofyan Akbar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Keinginan dari pihak PKS apabila menang di Pilpres mengenai SIM Seumur hidup dan bebaskan pajak kendaraan membuat Polda Sumut tidak berkomentar.

"Ini masalah politik, tidak bisa kami campuri. Kami cuma bertugas sesuai perintah dari atasan,"kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Selasa (29/1/2019).

Mantan Wakapolrestabes Medan ini tidak berkomentar banyak saat dilontarkan pertanyaan mengenai SIM dengan masa berlaku seumur hidup.

"Itu politis. Kami tidak bisa mengomentari hal itu,"ujarnya.

Sementara itu PKS mengklaim janji kampanye untuk memberlakukan SIM seumur hidup tidak akan mengganggu pendapatan daerah.

Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi (Ekuintek) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Handi Risza Idris menjelaskan, PKS telah mengkalkulasi angka Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan hilang jika SIM tersebut diberlakukan seumur hidup.

PKS menilai, jumlah pemasukan yang akan hilang tidak terlalu signifikan.

"Nilainya tidak terlalu signifikan kalau menurut kami, kalau dihitung setahun itu pemerintah hanya mendapatkan PNBP (dari pembuatan SIM) sekitar Rp 1,2 triliun," kata Handi, saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Handi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari pengurusan SIM baru sebesar Rp 500 miliar, dan perpanjangan SIM sejumlah Rp 800 miliar.