298 PNS Terlibat Korupsi di Sumut Kena Sanksi Pencopotan, KPK Menilai Lambat

Pemerintah Pusat dan Pemprov tengah mengupayakan memecat seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terlibat kasus korupsi.

298 PNS Terlibat Korupsi di Sumut Kena Sanksi Pencopotan, KPK Menilai Lambat
www.tribunnews.com
Ilustrasi seragam PNS. 

Selain Pemprov Sumut, dan Pemko Medan, Pemkab Karo juga memecat PNS yang terlibat korupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) BKD Karo Mulianta Tarigan mengungkapkan, keempatnya diberhentikan secara tidak hormat, karena telah diputus bersalah oleh pengadilan terkait kasus korupsi.

"Sudah empat orang kita berhentikan, karena semuanya sudah berkekuatan hukum tetap, dan diputuskan Pengadilan Negeri Kabanjahe," ujar Mulianta, saat ditemui usai rapat di Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa.

Mulianta menyebutkan, setelah mendapatkan keterangan dan putusan resmi dari pengadilan, pihaknya langsung mengajukan surat pemecatan terhadap mereka.

Ia menambahkan, pemecatan tersebut berdasar Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Mendagri, MePAN, dan BKN, yang menyatakan PNS, yang terlibat korupsi dan sudah inkrah harus diberhentikan.

Pelaksana Tugas (Plt) BKD Kabupaten Karo Mulianta Tarigan, saat ditemui di Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa (29/1/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) BKD Kabupaten Karo Mulianta Tarigan, saat ditemui di Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa (29/1/2019). (Tribun Medan)

"Mulai Januari ini kalau tidak salah awal bulan kemarin, sudah kita berhentikan PNS yang terlibat korupsi sesuai dengan surat keputusan Bupati Karo," ucapnya. Saat ditanya siapa saja ASN yang yang telah diberhentikan, ia mengaku, kurang mengingatnya.

"Lupa saya siapa saja, nanti datanya minta ke sekretaris, ya," katanya. Mulianta mengaku, pemberhentian keempatnya sedikit terlambat. Karena sesuai putusan, pemecatan terhadap keempatnya dijadwalkan pada Desember 2018.

Mulianta menambahkan, ada satu lagi PNS yang menunggu proses hukum. Orang tersebut, katanya, saat ini sudah ditahan.

"Memang ada satu lagi PNS yang belum kita berhentikan, karena memang belum ada putusan dari pengadilan. Dia mantan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup, tapi saat ini sudah kita berhentikan sementara, karena yang bersangkutan juga sudah ditahan," ungkapnya.

Belum Menemukan

Halaman
1234
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved