298 PNS Terlibat Korupsi di Sumut Kena Sanksi Pencopotan, KPK Menilai Lambat

Pemerintah Pusat dan Pemprov tengah mengupayakan memecat seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terlibat kasus korupsi.

298 PNS Terlibat Korupsi di Sumut Kena Sanksi Pencopotan, KPK Menilai Lambat
www.tribunnews.com
Ilustrasi seragam PNS. 

Perkara tersebut merugikan negara Rp 3,3 miliar. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Sontan Marauke Sinaga menjatuhkan vonis empat tahun penjara. Lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Binjai, yakni enam tahun penjara.

Perkara kedua, dugaan korupsi pengadaan alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai. Namun, perkara yang disebut-sebut merugikan negara Rp 3,5 miliar itu, Suhadi belum disidang.

Penyidik Pidsus Kejari Binjai masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Meski untuk kasus pertama sudah berkekuatan hukum tetap, tapi Pemko Binjai belum mencopot status PNS Suhadi.

Amsyali (kiri) dan Husni Sulaiman (kanan) tertunduk saat mendengar pembacaan tuntutan JPU di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor Medan, Senin (18/12/2017).
Amsyali (kiri) dan Husni Sulaiman (kanan) tertunduk saat mendengar pembacaan tuntutan JPU di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor Medan, Senin (18/12/2017). (TRIBUN MEDAN/Mustaqim)

Nama lain yakni, Ir Husni Sulaiman, yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Rehab Berat Pajak Bundar. Ia ditetapkan tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Binjai. Statusnya sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.

Penyidik menduga adanya dugaan korupsi pada proyek yang menggunakan dana APBD Kota Binjai Tahun 2012. Kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 1.121.899.095 dari pagu anggaran sebesar Rp 3.675.619.000.

KPK Merasa Pemecatan PNS Korup Lambat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terbukti korupsi masih lambat. Hal ini diketahui karena baru sedikit yang diberhentikan tidak dengan hormat, padahal telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

"Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/1). Berdasar data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, hanya 393 orang dari 2.357 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Meski demikian, di luar 2.357 PNS tersebut, sebelumnya sudah ada 498 PNS diberhentikan, karena terbukti korupsi. Total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang. Pemberhentian 2.357 PNS tersebut, seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

"KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat maupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut," kata Febri. KPK sedang terus berkoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan pemberhentian tersebut.

Apalagi, sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum. Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan.

Beberapa kementerian belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR sembilan orang, Kemenristek Dikti sembilan orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan tiga orang, Kementerian Pertahanan tiga orang, dan Kementerian Pertanian tiga orang.

"Sedangkan kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan 17 orang, dan Kementerian Agama tujuh orang," kata Febri. KPK mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakkan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS, yang korupsi tersebut.

"Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara," kata Febri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memberhentikan PNS, yang terjerat kasus korupsi. Diketahui, dari data KPK, terdapat 2.357 PNS yang telah divonis korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap, baru 891 yang diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberhentian tersebut seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018. "Kemarin sudah dirapatkan di KPK, pokoknya secara prinsip kesepakatan dengan semua daerah sudah diputuskan akhir Desember," kata Tjahjo.

"Tapi seterusnya kita akan kejar dan secepatnya. Nah, sekarang baru 70-an persen, mengejar yang 30 persenan," katanya. Ia beralasan, ada masalah administrasi yang belum terselesaikan, sehingga target pada Desember tak tercapai.

Menanggapi hal tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut akan melaksanakan rapat dengan Kemenpan-RB. "Tunggu besok Selasa saja, ya setelah kami rapat dengan Kemenpan-RB," ujar Kasubag Hubungan Lembaga dan Antar Lembaga Biro Humas BKN, Diah Eka Palupi.

Menurutnya, rapat tersebut hanya akan diikuti deputi dari kedua lembaga. Yang kami tahu hanya deputi saja yang akan rapat,”ujarnya.(tribun network/ham/rin/zal/wly)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved