Warga Nambiki Desak DPRD Langkat Gelar RDP soal Lahan Sawit PT LNK

Mereka mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dan meminta segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat.

Warga Nambiki Desak DPRD Langkat Gelar RDP soal Lahan Sawit PT LNK
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Warga berkumpul di pondok kayu menolak upaya pembersihan lahan PTPN II-PT LNK di Kabupaten Langkat, Selasa (22/1/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Warga Desa Nambiki, Selesai hingga saat ini masih berjuang menolak okupasi PT Langkat Nusantara Kepong (PT LNK) yang berujung ricuh.

Setelah mengadu ke Polda dan KontraS, warga kini mendesak DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat soal okupasi lahan.

Koordinator aksi satu di antara perwakilan warga, Gema Tarigan menyatakan akan terus melakukan penolakan demi hak mereka.

Mereka mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dan meminta segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat.

"Kami minta agar dipercepat untuk segera diagendakan Rapat Dengar Pendapat berama," ujar Gema Tarigan, Rabu (30/1).

Mewakili warga, Gema menegaskan dan mengancam akan menggeruduk Gedung DPRD Langkat di Stabat jika RDP tidak disegerakan. Warga memberi tenggak waktu tiga minggu ke depan.

"Dalam waktu tiga minggu ini tidak diagendakan, kami akan beramai-ramai datang ke Kantor DPRD Langkat. Harapan kita minggu ketiga (Februari) sudah diterima RDP," ujar dia.

Adapun dalam tuntutan surat pengaduan yang dilayangkan ke DPRD Langkat, bahwa warga Desa Nambiki meminta agar wakil rakyat turun ke lokasi okupasi di Dusun III Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Mereka berharap DPRD kali inu bisa berbuat untuk rakyat.

"Kami minta dewan rakyat melihat apa yang telah dilakukan PTPN/PT LNK di Desa Nambiki. Kami juga meminta agar DPRD Langkat dapat menghadirkan Direksi PTPN II, Kepala BPN Langkat, Kapolres Binjai dan pihak lain yang dianggap perlu," ujar dia.

Warga Desa Nambiki mendesak agar HGU PTPN II Nomor 1 Tahun 1991 digugurkan. Sebab, pemegang hak telah melanggar aturan perundang-undangan. Ketentuan UU PA No 5/1960 Pasal 34. Disebutkan, HGU dapat digugurkan dan dicabut karena pihak pengelola melakukan penelantaran lahan.

Selain itu, dalam UU No 39/2014 Tentang Perkebunan Pasla 18 disebutkan juga HGU gugur apabila pihak pengelola menelantarkan lahan selama 6 tahun terhitung sejak dikeluarkannya HGU.

Atas dasar ini, warga Desa Nambiki mendesak pejabat yang berwenang menggugurkan HGU No 1 Tahun 1991 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, warga Desa Nambiki, Selesai, Langkat sudah mendapatkan pendampingan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi dari Polres Binjai ke Polda Sumut.

"Ada dua laporan yang diterima oleh pihak Polda Sumut. Laporan yang dilayangkan warga Desa Nambiki pascabentrok saat okupasi dilakukan oleh PT LNK," katanya.

Gema merinci, pelapor atas Nirmala Sari br Sitepu warga Pasar III, Kelurahan Padangcermin, Selesai, Langkat diterima laporannya di Unit 2 Subdit IV/Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Sumut pada 24 Januari 2019. Laporan ini berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/74/I/2019/SPKT II dengn Laporan Polisi Nomor : LP/180/I/2019/SPKT II. Laporan korban diterima oleh Iptu Aman Putra Bangunsyah.

Laporan kedua dilayangkan Kastra br Sembiring warga Dusun VI‎ Bangun Baru, Sei Bingai, Langkat sesuai STTLP Nomor 75/I/2019/Sumut SPKT II pada 24 Januari 2019. Dalam Laporan Polisi Nomor 109/I/2019, korban mengalami dugaan tindak pidana penganiyaan saat PT LNK melakukan okupasi pada 24 Januari 2019.
Terlapor dalam laporan masih dalam penyelidikan yang disebut mereka oknum polisi dari Polres Binjai. Kompol Karmudin Nadeak yang menerima laporan tersebut.

"Kami berharap laporan yang kami layangkan didampingi KontraS dapat diproses atau ditindaklanjuti oleh Polda Sumut," sambung Gema.

Saat ini okupasi sudah tidak dilakukan lagi oleh PT LNK. Menurut dia, alat berat yang dikerahkan sekitar 8 unit, sudah ditarik dari lokasi. Pada Jum'at (25/1) terakhir okupasi berlangsung.

Sebelumnya, warga Desa Nambiki, Selesai, Langkat yang menolak okupasi menghadang alat berat yang diturunkan PT LNK. Okupasi lahan seluas 240 hektar berujung ricuh. ‎Polisi mengamankan 10 orang yang dinilai frontal melakukan perlawanan terhadap okupasi PT LNK, dan sudah dipulangkan.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved