Statistik Kekerasan Anak di Deliserdang Tinggi, Aris Merdeka Sirait Datangi Mapolres

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengunjungi Polres Deliserdang Jum'at, (1/2/2019) sore.

Statistik Kekerasan Anak di Deliserdang Tinggi, Aris Merdeka Sirait Datangi Mapolres
TRIBUN MEDAN/INDRA SIPAHUTAR
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait berdiskusi dengan Kanit PPA Polres Deliserdang, Ipda Devi Siringo-Ringo Jum,at, (1/2/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengunjungi Polres Deliserdang Jum'at, (1/2/2019) sore. 

Kedatangannya ada hubungan dan keterkaitannya dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Deliserdang. 

Awalnya ia ingin bertemu dengan Kapolres Deliserdang, AKBP Eddy Suryantha Tarigan dan Kasat Reskrim, AKP Bayu Putra Samara. Karena keduanya sedang tidak berada di kantor, saat itu ia pun hanya bisa bertemu dengan Kanit PPA, Ipda Devi Sirigo-Ringo.

Banyak hal yang saat itu disampaikan oleh Aris kepada Devi yang menerima Aris dengan ramah di ruangannya. Didampingi oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deliserdang, Junaidi Malik, Aris pun kemudian menyinggung soal jumlah kekerasan anak di Deliserdang yang angkanya pada tahun 2018 ada sebanyak 149 kasus. 

Disebut kalau angka ini merupakan angka yang paling besar dan menempatkan Deliserdang diposisi pertama dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara.

Sekitar 30 menit bertemu dengan Ipda Devi, Aris pun kemudian meninggalkan Mapolres Deliserdang. Sebelum berlalu Aris yang diwawancarai wartawan mengatakan kalau kunjungannya ke Mapolres Deliserdang karena rasa prihatin dengan angka kekerasan terhadap anak ini. 

Ia menyebut ingin mengajak kerjasama dengan Polres supaya kasus-kasus kejahatan anak penyelesaian perkaranya tidak lebih dari 15 hari dan tidak berulang kali ditolaki Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Di Sumut yang paling tinggi Deliserdang karena ada 149 kasus baru kemudian Medan. Bayangkan saja untuk tahun 2019 saja sudah ada 6 kasus dan ini yang dibilang Kanit PPA tadi. Terakhir kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung. Kita hadir di sini karena keprihatinan tidak mungkin kasus yang setinggi ini ditangani berlama-lama karena apa? Karena ada dasar hukumnya bahwa setiap kasus kejahatan seksual anak atau kejahatan terhadap anak hanya boleh dilakukan pemeriksaan selama 15 hari dan itu harus diserahkan ke KPU. Kasus-kasus yang ada disini lebih dari 15 hari,"ujar Aris.

Ia menyadari bahwasanya ada kendala tentu yang dihadapi oleh penyidik terkait saksi-saksi sama bukti-bukti yang sulit didapat. 

Tetapi disebut tidak berarti itu menutup proses pemeriksaan melanjutkan perkara itu. Pihak kepolisian disebut bisa meminta psikolog yang bersertifikat untuk menjadikan alat bukti juga.

" Jadi artinya tidak ada alasan bagi Polri khususnya Polres Deliserdang untuk tidak secara cepat menangani itu. Itu tadi yang kita kordinasikan. Komnas Perlindungan anak prihatin untuk itu karena banyaknya kasus yang sedang parkir di sini. Sementara tuntutan masyarakat bahwasanya kasus-kasus kejahatan harus cepat dilaksanakan, harus cepat ditangkap dan diproses secepatnya. Jadi banyak kekecewaan-kekecewaan masyarakat karena tidak dijelaskan dengan baik. Karena itu tadi prosesnya itu selain visum ada bukti, ada gelar perkasus baru kemudian menetapkan tersangka,"kata Aris.

Ia berpendapat terkadang polisi takut untuk menetapkan tersangka karena takut tiba-tiba di Praperadilan kan. 

Karena hal seperti ini tentu ini pantas baginya untuk dikordinasikan demi menjawab keresahan masyarakat. Disebut dari 149 kasus di Deliserdang 52 persennya adalah kejahatan seksual.

"Ini yang kita anggap prihatin karena penanganannya masih sangat lamban. Karena harus butuhkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk memperkuat dan mempercepat itu maka kita mau memberikan bantuan itu. Senin kita mau coba ketemu bapak Kapolres lagi untuk menyusun MoU supaya penanganannya tidak lebih dari 15 hari," kata Aris. 

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved