Ombudsman-FITRA dan USAID Dampingi Pemda untuk Penerapan Aplikasi LAPOR!

Kelima Pemda yang didampingi tersebut adalah Pemko Pematangsiantar, Pemko Binjai, Pemko Gunungsitoli, Pemkab Deliserdang dan Pemkab Nias.

Ombudsman-FITRA dan USAID Dampingi Pemda untuk Penerapan Aplikasi LAPOR!
Tribun Medan /Dokumen OMBUDSMAN
Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan FITRA saat melakukan proses pendampingan di Pemko Gunungsitoli dihadiri lima pimpinan OPD yang menjadi pilot project. 

TRIBUN-MEDAN.com- Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan kerjasama dengan jejaring Kedan Ombudsman (sahabat Ombudsman RI) dari Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) didukung USAID.

Dalam hal ini, Ombudsman melakukan pendampingan lima pemerintah daerah (Pemda) di Sumut untuk penerapan pengelolaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Kelima Pemda yang didampingi tersebut adalah Pemko Pematangsiantar, Pemko Binjai, Pemko Gunungsitoli, Pemkab Deliserdang dan Pemkab Nias.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan pendampingan tersebut sudah berlangsung sejak 28 Januari 2019 dimulai dari Pemko Pematangsiantar.

Kemudian, dilanjutkan ke Pemko Binjai dan Deliserdang. Saat ini, pendampingan berlangsung di Pemko Gunung Sitoli dan Pemkab Nias hingga 6 Februari 2019.

Juventus Dicukur Atalanta 0-3 Ronaldo Putuskan Lakukan Hal Ini di Rumah

Siswi Kelas VI SD Dicabuli Supir Angkot di Kos-kosan, Dirayu Pelaku Saat Korban Jadi Penumpang

Viral Balasan Menkeu Sri Mulyani pada Prabowo lewat Puisi Menohok, Diakhiri Bagaimana Engkau?

Hanya 2 Pemain Amatir dari 16 Pemain yang Layak Masuk Skuat PSMS Medan

"Setelah dilakukan pendampingan, kelima Pemda ini diharapkan dapat segera mengelola dan menerapkan aplikasi LAPOR! mulai dari tingkat Pemkab/Pemko hingga ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Abyadi Siregar, Sabtu (2/2/2019).

Direktur FITRA Sumut Rurita Ningrum menambahkan, pendampingan tersebut diawali dengan proses assesment untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi terkini pengelolaan aplikasi LAPOR! di lima Pemda tersebut.

Kakak Beradik Buka Layananan Jasa Aborsi, Tarifnya Rp 400 Ribu Hingga Rp 1,6 Juta

Tim Ombudsman dan FITRA berkunjung langsung ke Pemkab/Pemko dan OPD untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan LAPOR! di lima daerah itu.

"Sudah adakah pengelolaan aplikasi LAPOR! nya atau belum? Kalau belum ada, alasannya kenapa? Sebaliknya, kalau sudah ada, apa kendala pengelolaan dan pengaktifannya," kata Ruri.

"Ini semua akan dicatat untuk selanjutnya akan diketahui langkah apa yang harus dilakukan. Kalau terkait soal SDM, maka akan dilakukan pelatihan dengan melibatkan Kemenpan RB dan KSP," jelasnya.

Fakta Bom Gereja Filipina, Tudingan Pelaku Suami Istri WNI Bom Bunuh Diri, Begini Respons Kemenlu

BERITA PERSIB - Piala Indonesia Persib Bandung vs Persiwa Leg II, Berikut Prediksi Susunan Pemain

UFC 229 - Nasib Khabib Nurmagomedov Dikomentari Aktor Laga Steven Seagal, Ulah Rekan Conor McGregor

Selanjutnya Abyadi menjelaskan, LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial (medsos) yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas.

LAPOR! dikelola dan dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman RI.

Halaman
12
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved