Kajati Sumut Minta Penandatanganan Deklarasi Zona Integritas Tidak hanya Seremonial Belaka

Pasalnya, seluruh jajaran korps Adhyaksa ini hadir untuk pendeklarasian Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Kajati Sumut Minta Penandatanganan Deklarasi Zona Integritas Tidak hanya Seremonial Belaka
Tribun Medan/Alija Magribi
Suasana pencanangan Zona Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (4/2/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com-Upacara yang berlangsung di Lapangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Jalan AH Nasution, Medan, Senin (4/2/2019), kali ini berlangsung berbeda.

Pasalnya, seluruh jajaran korps Adhyaksa ini hadir untuk pendeklarasian Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatangan deklarasi zona integritas jajaran Kejati Sumut menjadi salah satu bentuk keseriusan Kejaksaan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di wilayah kerja Kejati Sumut.

Penandatanganan zona integritas dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Fachruddin Siregar yang dalam kesempatannya, menyampaikan pencanangan WBK dan WBBM harus terintegrasi mulai dari pimpinan sampai kepada bawahan.

Dia meminta Penandatanganan pembangunan zona integritas ini jangan hanya seremonial belaka.

"Penandatanganan zona integritas menuju WBK dan WBBM akan menjadi langkah awal terwujudnya program ini di lingkungan kerja Kejati Sumut," katanya.

Mengaku Tidak Kenal Addie MS, Kini Faldo Maldini Minta Maaf Setelah Lihat Karya Addie MS

Polisi Diteriaki Maling, Dilempari Batu hingga Terjatuh saat Tangkap Pengedar Narkoba di Jermal

Pemukulan Spion Mobil, Sopir Truk Kesal Motor Langsung Dilindas setelah Cek-Cok

Vihara Borobudur Adakan Pemasangan Pelita di Awal Tahun Baru Imlek 2570

Fachruddin Siregar melanjutkan, kejaksaan atau satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia akan banyak yang mendapat predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

"Zona ini terkait dengan area perubahan dalam manajemen perubahan dan pihaknya berkomitmen, dalam kaitan Zona Integritas ini semua pegawai menandatangani pakta integritas bersama untuk menjadi satuan kerja masuk dalam WBK menuju WBBM," katanya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu, pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved