Pengamat Pemerintahan Apresiasi Langkah Awal Edy Rahmayadi Jalin Kerja Sama dengan KPK
Edy membuka catatan keuangan dan wakilnya, setelah ini baru aparatur di bawahnya, saya kira ini langkah yang luar biasa.
Penulis: Satia |
TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN- Pengamat Pemerintahan Dadang Dermawan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Komisi Pembatasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, ini adalah upaya atau langkah awal Pemprov Sumut untuk mengantisipasi terjadinya Mark Up atau penyelewengan uang negara.
"Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hati ini," kata dia kepada Tribun Medan, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (13/2/2019).
Dosen Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga mengatakan, bahwa langkah awal kerjasama ini bisa dimulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyampaikan jumlah harta kekayaannya kepada masyarakat. Bila sudah tersampaikannya proses tersebut, maka jajaran di bawah, kata Dadang, akan turut mengikuti pimpinannya.
"Kita berharap ini dimulai dari Edy membuka catatan keuangan dan wakilnya, setelah ini baru aparatur di bawahnya, saya kira ini langkah yang luar biasa dan bisa mencontohkan ke daerah lain," ucapnya.
Dirinya juga mengatakan, Pemprov Sumut seharusnya sudah harus lebih mempercepat kerjasama tersebut, karena diketahui, saat ini masih ada yang terlibat pada kasus korupsi.
"Lebih cepat lebih baik, ini menjadi pegangan bagi aparatur sipil negara di kabupaten/kota lainya," ucapnya.
Ke depannya Dadang berharap, kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih mikir dua kali untuk melakukan korupsi, dikarenakan sudah terpantau langsung oleh KPK.
"Saya kira mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dari kasus-kasus lainya, untuk menghapuskan tindak korupsi di jajaran Pemprov dan menyehatkan birokrasi kita, saya kira itu akan penting bagi masyarakat dan Pemprov," ucapnya.
Saat ini juga, Dadang mengatakan, segala keperluan ataupun kepengurusan kepada pemerintah jikalau ada uang baru lancar bekerja, dan ini yang tidak boleh tejadi kembali.
"Saat ini kita ketahui kalau berurusan dengan pemerintahan memakai uang tunai,"katanya.
Berikutnya, Dadang menyampaikan, bahwa saat ini belum ada perubahan drastis terjadi pada Pemprov Sumut, tetapi ia berharap dengan kerjasama ini dapat menjadi awal mula yang baik ke depannya.
"Pandangan saat ini belum ada yang signifikan berubah, kita menunggu lah. Mudah-mudahan pintu masuknya dari kerjasama antar KPK ini," ujarnya.
(cr19/Tribun-Medan.com)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/dadang-darmawan.jpg)